Evaluasi kebijakan mantan PJ Bupati Busel APM Geruduk kantor Bupati Busel

Kpksigap.com Buton Selatan, 24 Maret 2025 – Bersih tegang terlihat jelas saat masa aksi melakukan protes di depan kantor Bupati Buton Selatan. Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Buton Selatan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati dan DPRD Buton Selatan. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan mantan Pejabat (Pj) Bupati Buton Selatan, Ridwan Badallah, yang dinilai sarat dengan kontroversi dan dugaan penyimpangan.

Dalam Demonstrasi itu, Darmin (Korlap 1) dan Aldiansyah (Korlap 2) menyoroti kebijakan mutasi dan pelantikan ASN yang dilakukan pada 18 Februari 2025. Massa menilai langkah-langkah tersebut melabrak aturan, tidak sesuai dengan NSPK manajemen ASN, serta diduga sarat kepentingan transaksional. Bahkan, di duga adanya praktik jual beli jabatan yang mencederai prinsip meritokrasi dan profesionalisme dalam birokrasi.

Selain itu, kebijakan mutasi tersebut juga diduga mengganggu regulasi kepegawaian yang berlaku di daerah, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang melarang jabatan bupati melakukan penobatan tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini telah merusak tatanan pemerintahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta berpotensi menghambat pelayanan masyarakat.

“Kami datang disini untuk mendesak evaluasi total serta pengauditan semua kebijakan semula yang dilakukan oleh mantan Pj Bupati sebelum nya untuk memastikan tidak ada izin!” seru salah satu orator dengan lantang.

Aksi berlangsung tertib dengan orasi silih berganti dari para peserta demonstran yang menyuarakan ketidakpuasan nya terhadap kepemimpinan Ridwan Badallah. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan massa.

Tekanan dari masyarakat semakin menguat, dan kini bola panas ada di tangan pemerintah daerah serta Kementerian Dalam Negeri. Apakah ada langkah tegas untuk membongkar dugaan penyimpangan ini, atau justru dibiarkan menjadi preseden buruk dalam birokrasi Buton Selatan.

KPK Sigap -Red – La Ode