Blitar | Kpksigap.com – Deru pembangunan terus menggema di sentra-sentra tembakau Kabupaten Blitar. Di Kecamatan Selopuro, geliatnya terlihat jelas, jalan usaha tani yang dulu becek kini berubah mulus, saluran irigasi yang dulu mampet kini mengalir lancar. Semua ini berkat kucuran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025.
Sebanyak 13 proyek fisik telah digarap, terdiri dari tujuh titik rehabilitasi jaringan irigasi tersier (JIT) dan enam titik pembangunan jalan usaha tani (JUT). Lokasinya tersebar di desa-desa penghasil tembakau, dengan Kecamatan Selopuro menjadi salah satu fokus utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar.
Yang menarik, sebagian besar pekerjaan ini selesai lebih cepat dari jadwal. Di Kecamatan Panggungrejo, misalnya, JUT sudah rampung 100 persen. Begitu pula beberapa titik JIT di Selopuro dan Gandusari yang tuntas sebelum waktunya.
“Kontraknya dari Juli sampai Oktober, bahkan bisa sampai akhir tahun. Tapi di lapangan, banyak yang sudah 80 persen, 90 persen, bahkan selesai total di akhir Juli,” ungkap Matsafi’i, Kabid Prasarana Pertanian DKPP Blitar, Kamis (15/8/2025).
DKPP mengaku rutin melakukan monitoring dan evaluasi. Hasilnya menunjukkan progres fisik melesat berkat gotong royong kelompok tani. “Mereka bilang ingin cepat selesai supaya langsung dipakai untuk aktivitas pertanian,” tambahnya.
Keberadaan jalan usaha tani baru menjadi kabar gembira bagi petani. Kini, kendaraan roda tiga dan mobil pick-up ringan bisa masuk hingga ke lahan. Transportasi pupuk dan panen pun menjadi lebih cepat dan efisien.
Meski demikian, Matsafi’i mengingatkan ada batasan teknis. Tebal jalan hanya sekitar 15 cm, sehingga tidak dirancang untuk kendaraan berat seperti truk. “Kalau dilalui truk, cepat rusak. Speknya beda dengan jalan PUPR,” tegasnya.
Tak hanya jalan, sektor pengairan juga mendapat perhatian. Rehabilitasi JIT memastikan suplai air lancar ke sawah dan ladang tembakau. Air menjadi faktor penentu produktivitas, terutama bagi tembakau yang memerlukan cukup air di fase pertumbuhan.
JIT sendiri adalah saluran kecil yang menyalurkan air dari jaringan sekunder ke areal pertanian. Meski ukurannya kecil, manfaatnya besar. Setelah tembakau dipanen, lahan yang sama dapat ditanami padi atau jagung dengan dukungan irigasi tersebut.
Proyek-proyek ini dikerjakan dengan skema swakelola. Dana langsung ditransfer ke rekening kelompok tani, yang kemudian mengelola sekaligus melaksanakan pekerjaan. Model ini membuat petani terlibat penuh dari awal hingga akhir.
Namun, tak semua kelompok langsung paham mekanismenya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi tantangan awal. DKPP pun menggelar sosialisasi sebelum pelaksanaan, tidak hanya untuk program DBHCHT, tetapi juga untuk program lain yang berasal dari DAU maupun APBN.
Dengan anggaran Rp150 juta hingga Rp200 juta per titik, hasilnya nyata. Jalan yang rusak kini bisa dilalui, lahan yang kering kini terairi. Dampaknya terasa langsung pada produktivitas dan efisiensi kerja petani.
Bagi mereka, ini bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini adalah harapan baru. Tak perlu lagi menyewa ojek motor untuk mengangkut hasil panen atau membuat saluran darurat di musim kering.
Lebih dari itu, program ini menumbuhkan rasa memiliki. “Petani yang membangun sendiri, otomatis akan menjaga,” kata Matsafi’i. Keterlibatan langsung menjadi kunci agar hasil pembangunan bertahan lama.
Di tengah hamparan tembakau yang menguning, sinergi antara pemerintah dan petani kini terlihat nyata. Tanpa banyak seremoni, hasil kerja bersama ini sudah bisa dinikmati langsung di lapangan, sebuah bukti bahwa DBHCHT bukan sekadar dana, melainkan pemicu kemajuan pertanian di Blitar.
Redaksi | Pramono
