JAKARTA, kpksigap.com, Kamis,19 Juni 2025.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan komitmennya untuk bersinergi secara aktif dengan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat upaya pengamanan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan terhadap berbagai potensi kebocoran atau pelanggaran.
“Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan bersinergi, khususnya untuk mengamankan penerimaan negara dari sisi pencegahan maupun penindakan,” ujar Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, usai pertemuan koordinasi di kantor Kemenkeu, Rabu (18/6/2025).
Bimo menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Tim Satgassus secara langsung. Pertemuan itu bertujuan menyatukan langkah antara aparat penegak hukum dan instansi fiskal dalam menjaga ketahanan APBN.
“Kemarin sore kami berdiskusi intensif, kami undang Satgassus secara lengkap (kecuali Pak Novel) ke kantor kami. Ini jadi awal yang baik,” tambahnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyambut baik kehadiran Satgassus yang fokus pada peningkatan penerimaan negara lintas sektor. Ia menilai kehadiran Satgassus merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan sistem fiskal nasional.
“APBN yang sehat hanya bisa terwujud bila penerimaan negara dijaga dengan kuat dan konsisten. Kami sangat mendukung inisiatif Kapolri dalam pembentukan Satgassus ini,” kata Menkeu.
Menkeu menambahkan bahwa Satgassus bukanlah entitas baru, melainkan bentuk lanjutan dari inisiatif kolaboratif yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Sinergi lintas institusi ini diyakini akan menutup celah-celah kebocoran penerimaan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
“Langkah-langkah penguatan tata kelola penerimaan negara tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu dukungan semua pihak, termasuk aparat penegak hukum seperti Polri,” jelas Sri Mulyani.
Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara menandai era baru kerja sama lintas sektoral dalam memperkuat fondasi fiskal nasional demi pembangunan yang berkelanjutan dan adil.***Red/R.Wowor
