MPIR Gelar Pertemuan Lintas Komunitas Media, Tegaskan Posisi Strategis Pers Melalui Konsolidasi

Jombang, 18 April 2025 kpksigap.com //

Dalam sebuah langkah strategis untuk memperkuat fondasi pers nasional, Majelis Pers Indonesia Raya (MPIR) menggelar pertemuan eksklusif dengan lintas komunitas media dan elemen masyarakat sipil di Kabupaten Jombang. Pertemuan ini bukan sekadar konsolidasi keanggotaan, melainkan juga momentum untuk membangun kemitraan sejajar antara organisasi pers dan pemerintah daerah dalam bingkai profesionalisme dan tanggung jawab sosial.

Acara yang digelar dalam suasana akrab namun penuh makna ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua MPIR Mojokerto Simon, Ketua LSM Jejaring Rakyat Peduli Keadilan (JRPK) Sahrehal, Wakil Ketua DPRD Jombang Syarif Hidayatullah (Gus Sentot), Kepala Dinas Kominfo Jombang Indro Wahyudi, serta Ketua WRC BIRENDRA Adi Waluyo.

Perwakilan MPIR, Harisa, dalam sambutannya menegaskan pentingnya soliditas dan legitimasi organisasi pers di tengah tantangan nasional. “Pertemuan ini adalah bagian dari upaya MPIR membangun struktur keanggotaan yang terverifikasi, terukur, dan siap bersinergi. Kami berkomitmen menjadikan MPIR rumah besar bagi insan pers yang menjunjung tinggi integritas,” tegasnya.

Sorotan tajam juga datang dari JRPK yang menekankan pentingnya kemitraan berbasis etika antara media dan pemerintah. “Dalam iklim demokrasi, pers adalah elemen kontrol yang sah dan wajib dihormati. Pemerintah harus siap dikritisi, selama kritik itu membangun dan disampaikan secara profesional,” ujar Sahrehal.

Diskusi hangat turut menyinggung dinamika reorganisasi dari MPN ke MPIR yang sempat menimbulkan perbedaan persepsi nomenklatur. Namun hal itu ditegaskan sebagai bagian dari dinamika alamiah dalam pembentukan institusi yang lebih mapan.

Tidak ketinggalan, kritik konstruktif terhadap stigma yang masih melekat pada profesi jurnalis lokal juga mengemuka. Seorang peserta menegaskan bahwa profesi wartawan kini telah berdiri di atas fondasi hukum yang sah, dilengkapi perangkat legal seperti kontrak kerja dan sistem fidusia yang menjamin profesionalisme.

Menutup forum, Kepala Dinas Kominfo Jombang, Indro Wahyudi, menyampaikan dukungannya terhadap keterbukaan informasi dan sinergi lintas sektor. “Kominfo tidak anti-kritik. Kami justru membuka ruang seluas-luasnya bagi insan pers yang kredibel untuk menyampaikan pandangan dan koreksi, demi pembangunan daerah yang lebih baik,” katanya.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk menggelar forum lanjutan pada Mei mendatang. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas kerja jurnalistik, konsolidasi antar komunitas media, serta penyusunan roadmap kolaborasi strategis jangka panjang.

MPIR menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan ruang gerak pers yang independen, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik. Pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa ketika media, komunitas, dan pemerintah bersinergi, maka demokrasi akan menemukan bentuk terbaiknya.

(KPK Sigap Red -Adi Waluyo)