Mempawah,kpksigap.com – Kalimantan Barat – Sebuah proyek jembatan senilai lebih dari Rp 16 miliar yang diharapkan menjadi jalur penghubung vital kini justru berubah menjadi misteri besar.
Proyek yang dikerjakan di ruas Jalan Sungai Pinyuh – Batas Kota Pontianak ini tak kunjung rampung, meskipun dana telah digelontorkan dari APBN 2024. Hingga Maret 2025, jembatan masih terbengkalai, meninggalkan banyak pertanyaan di benak masyarakat.
Upaya untuk meminta kejelasan kepada pejabat terkait malah berujung pada kebingungan. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BPJN Kalbar Wilayah 1, Irwan Chandra Nirwana, bukannya memberikan informasi transparan, justru terkesan menghindar. Dalam pesan singkat WhatsApp, ia hanya menyarankan agar wartawan datang ke kantor di hari lain, sembari menyebut bahwa dirinya sudah dipindahkan keluar Kalimantan Barat. Lebih parah lagi, Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) 1.2 Kalbar, Sopian S.T., malah memblokir nomor wartawan yang berusaha menghubunginya.
Ketika tim investigasi mencoba mendatangi kantor BPJN Kalbar di Jalan Veteran, Pontianak, jawaban yang didapat justru semakin janggal. Seorang petugas keamanan menyatakan bahwa Sopian sudah “pindah kantor”, tanpa penjelasan lebih lanjut. Publik bertanya-tanya, mengapa pejabat yang bertanggung jawab seakan menghilang saat proyek yang mereka awasi bermasalah.
Di lokasi proyek, kondisi semakin menguatkan dugaan adanya penyimpangan. Tidak ada papan informasi proyek, yang seharusnya menjadi standar transparansi dalam setiap pembangunan yang didanai negara. Padahal, proyek ini dikerjakan oleh PT. Anugrah Putra Indotama, dengan pengawasan PT. Laras Sembada, berdasarkan kontrak No: 06/PKS/Bb20.5.2/2024. Target penyelesaian yang seharusnya akhir 2024 kini tinggal kenangan, sementara kondisi jembatan masih jauh dari kata rampung.
Ketua DPW Bain Ham RI Kalbar, Syafriudin, dengan tegas menyatakan bahwa proyek ini mencerminkan buruknya pengawasan dan minimnya transparansi anggaran. “Negara telah mengeluarkan dana miliaran, tetapi hasilnya nol besar. Kami meminta Kementerian PUPR, Dirjen Bina Marga, dan BPJN Kalbar untuk bertanggung jawab! Jika ada penyimpangan, aparat penegak hukum harus turun tangan,” serunya.
Sementara pejabat sibuk menghindar, masyarakatlah yang merasakan dampak langsung dari proyek mangkrak ini. Jalan alternatif yang harus digunakan sangat sempit dan rusak, membuat mobilitas warga terganggu. Para pedagang kecil pun mengeluhkan turunnya pendapatan karena akses ke kawasan tersebut menjadi sulit. “Kami sudah lama menunggu jembatan ini selesai. Kalau begini terus, ekonomi warga semakin lesu,” keluh seorang warga.
Kini, masyarakat hanya bisa berharap proyek ini tidak berakhir sebagai monumen kegagalan pembangunan di Kalimantan Barat. Namun, tanpa kejelasan dari pihak berwenang, proyek ini lebih mirip sebuah teka-teki tak terpecahkan. Apakah jembatan ini akan rampung, atau justru menjadi saksi bisu dari buruknya tata kelola anggaran negara.
Hingga berita ini diturunkan, jawaban yang dinantikan tak kunjung datang. Apakah pemerintah akhirnya akan memberikan kejelasan, atau justru memilih diam dan membiarkan proyek ini tenggelam dalam gelapnya birokrasi? Publik menunggu, meski harapan kian menipis.
Editor : Rahmad Maulana
