Blitar | Kpksigap.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melakukan kunjungan ke Pasar Pon, Kota Blitar, Selasa (26/8/2025). Dalam lawatannya, ia menyoroti distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai belum optimal.
Menurut Khofifah, beras SPHP seharusnya dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram. Namun, ia justru menemukan harga yang beredar di lapangan berada di bawah ketentuan tersebut.
“Beras adalah konsumsi utama rumah tangga. Karena itu, harganya tidak boleh terlalu mahal. Pemerintah harus hadir memastikan distribusi berjalan lancar,” tegas Khofifah di sela-sela kunjungan.
Ia mengungkapkan, pihaknya baru saja menerima surat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait penyesuaian harga beras. Dalam keputusan terbaru, harga beras medium naik menjadi Rp13.500 dari sebelumnya Rp12.500 per kilogram.
Sementara untuk beras premium, harga ditetapkan Rp14.500. Khusus beras SPHP, harga tetap dipatok di kisaran Rp12.500 agar bisa dijangkau masyarakat menengah ke bawah.
“Namun faktanya di Pasar Pon Kota Blitar, harga SPHP justru dijual di bawah HET. Ini artinya ada masalah distribusi yang perlu segera dibenahi,” jelas Khofifah.
Ia menambahkan, stabilisasi harga pangan harus dijaga bersama-sama, terutama di pasar tradisional yang menjadi tumpuan masyarakat kecil. Jika distribusi tersendat, dampaknya langsung dirasakan oleh warga.
Khofifah berharap Bulog bersama Bapanas bisa segera menyiapkan regulasi baru yang lebih memudahkan para pedagang dalam menjual beras SPHP. Menurutnya, percepatan langkah teknis sangat penting agar harga tidak kembali naik.
“Jangan sampai harga beras melejit. Karena ini kebutuhan pokok terbesar, maka harus terus dijaga agar tetap terjangkau,” tandasnya.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, yang turut mendampingi, menilai kunjungan Gubernur ke Pasar Pon menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah provinsi terhadap stabilitas harga.
“Bagi masyarakat Kota Blitar, ini sebuah kebanggaan. Kehadiran Ibu Gubernur adalah wujud komitmen menjaga konsolidasi harga pangan di tingkat daerah,” ungkap Syauqul.
Dengan adanya perhatian langsung dari Pemprov Jatim, diharapkan distribusi beras SPHP bisa segera normal. Harapannya, masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga yang wajar tanpa memberatkan kebutuhan rumah tangga.
Redaksi | Pramono
