Tenggarong, Kpksigap.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan sejumlah program prioritas untuk tahun 2025.
Kepala Pelaksana BPBD Kukar, Setianto Nugraha Aji, menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap bencana.
Menurut Setianto, BPBD Kukar bertanggung jawab atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penanggulangan bencana, yakni Fasilitasi pelayanan informasi rawan bencana, Fasilitasi pelayanan kesiapsiagaan bencana dan Evakuasi dan penyelamatan.
“Salah satu bentuk implementasi SPM ini adalah sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, terutama di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki riwayat kejadian bencana tinggi. Contohnya Kecamatan Muara Kaman, yang tercatat memiliki tingkat kejadian bencana cukup tinggi,” ungkap Setianto 05/03/2025.
Selain sosialisasi, BPBD Kukar juga rutin menggelar patroli kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik secara mandiri maupun bersama pihak terkait seperti Manggala Agni, KPHP, Kepolisian, dan TNI. Patroli ini bertujuan untuk mendeteksi titik api sejak dini dan melakukan tindakan awal jika ditemukan indikasi kebakaran.
Upaya pencegahan lainnya mencakup edukasi kepada masyarakat terkait bahaya membuka lahan dengan cara membakar, serta pemasangan rambu-rambu bencana seperti rambu banjir, karhutla, dan tanah longsor untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana.
BPBD Kukar juga berfokus pada peningkatan kapasitas relawan melalui berbagai pelatihan dan gladi kesiapsiagaan. Pelatihan ini mencakup penanganan karhutla, penyelamatan banjir di laut, sungai, dan danau, serta berbagai aspek kebencanaan lainnya.
“Relawan adalah garda terdepan dalam memberikan informasi dan tindakan awal sebelum petugas tiba di lokasi. Oleh karena itu, kami terus berupaya memperkuat kapasitas mereka melalui pelatihan dan gladi kesiapsiagaan,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan, BPBD Kukar juga menyalurkan bantuan peralatan penanggulangan bencana, seperti pompa pemadam karhutla, peralatan pemadaman kebakaran, perahu karet, dan lampu darurat. Bahkan, melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, salah satu desa di Buana Jaya telah menerima mobil pemadam slip-on yang dirancang khusus untuk menangani kebakaran lahan gambut.
Saat ini, desa telah mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, BPBD Kutai Kartanegara mendorong agar minimal 10% dari anggaran desa dialokasikan untuk penanggulangan bencana, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganan darurat.
Sebagaimana arahan Bupati Kutai Kartanegara, pemerintah daerah harus selalu hadir dalam setiap kejadian bencana. BPBD Kutai Kartanegara berkomitmen untuk merespons setiap kejadian dengan cepat, baik melalui tindakan langsung maupun koordinasi dengan pihak terkait.
Dengan berbagai langkah ini, BPBD Kutai Kartanegara berharap kesiapsiagaan terhadap bencana semakin meningkat, sehingga masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang,
Penulis Hn Gea
