Pontianak,kpksigap.com – Kamis, 26 Februari 2026—Gelombang suara mahasiswa menggema di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.
Aliansi Mahasiswa Kalbar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan kegelisahan mereka terhadap berbagai persoalan daerah dan nasional. Aksi ini menyoroti evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), kesejahteraan guru, kerusakan lingkungan, hingga infrastruktur dan layanan kesehatan.
Massa sempat dipersilakan masuk ke salah satu ruangan di dalam gedung DPRD. Namun, mereka meminta dipindahkan ke ruang yang lebih luas agar seluruh peserta dapat duduk dan menyampaikan aspirasi. Setelah terjadi dorongan dan negosiasi, forum akhirnya dilaksanakan di ruang rapat paripurna, yang menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan perwakilan dewan.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan. Selain evaluasi pelaksanaan MBG, mereka juga mendesak reformasi Polisi Republik Indonesia, peningkatan kesejahteraan guru, pengawasan aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan, evaluasi satu tahun kinerja pemerintah daerah, perbaikan infrastruktur jalan, mitigasi bencana, serta peningkatan akses kesehatan.
Indah, salah satu perwakilan mahasiswa, menilai kebijakan MBG yang berskala nasional belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi daerah. Ia menegaskan bahwa kebutuhan gizi dan sistem dapur di Kalimantan berbeda dengan daerah lain, sehingga pelaksanaannya tidak bisa disamaratakan secara serentak.
Ia juga menyoroti pengelolaan program yang dinilai belum transparan. Menurutnya, target pemberdayaan UMKM yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto belum tercermin di lapangan. Indah bahkan menyebut program tersebut berpotensi menjadi proyek, bukan solusi nyata bagi masyarakat miskin.
Mahasiswa juga mengaitkan persoalan stunting dengan kemiskinan, kesehatan ibu, dan minimnya layanan kesehatan. Mereka meminta pelibatan tenaga kesehatan, ahli gizi, serta masyarakat sipil dalam pelaksanaan program agar manfaatnya lebih tepat sasaran.
Selain itu, isu pendidikan menjadi sorotan utama. Mahasiswa menilai kesejahteraan guru honorer masih rendah dan mendesak pemerintah menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Mereka juga menyinggung kondisi infrastruktur jalan yang buruk serta dampaknya terhadap keselamatan warga, termasuk kasus seorang ibu yang meninggal dunia dalam perjalanan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat menyatakan bahwa pelaksanaan MBG merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Ia mengakui adanya sejumlah kendala di lapangan dan menegaskan bahwa evaluasi program perlu dilakukan. Aksi kemudian ditutup dengan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan mengawal kebijakan agar lebih berpihak pada masyarakat.(Rahmad Maulana)
