Kukar, kpksigap.com – Menjalankan fungsi pengawasan menjadi salah satu kewenangan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam hal ini, Fraksi Partai Golkar menyoroti perkembangan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kukar, khususnya terkait dugaan praktik nepotisme dalam penerimaan pegawai.
“Terindikasi terjadi tindakan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dalam penerimaan pegawai PDAM. Proses penerimaan tidak pernah transparan atau terbuka untuk umum. Saat ini, pegawai didominasi oleh keluarga atau internal PDAM itu sendiri. Seharusnya PDAM memberikan kesempatan yang luas dan terbuka kepada masyarakat Kukar lainnya,” tegas Mohammad Jamhari, juru bicara Fraksi Partai Golkar, dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin (18/11).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terkait Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2025.
Pelayanan PDAM Masih Dikeluhkan
Jamhari juga menyoroti kualitas pelayanan PDAM yang dinilai belum optimal. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan air bersih adalah salah satu fasilitas vital bagi masyarakat, namun masih banyak keluhan terkait pelayanan PDAM Kukar.
“Pendistribusian air ke pelanggan sering tidak tepat waktu, dan hal ini bertentangan dengan motto pelayanan mereka, yaitu ‘senyum pelanggan kepuasan kami, kepuasan pelanggan senyum kami’. Apalagi, kenaikan tarif air yang cukup tinggi saat ini menjadi perhatian utama kami,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar meminta PDAM Kukar untuk lebih memperhatikan kapasitas produksi sebelum melakukan pemasangan sambungan rumah (SR) baru. Hal ini penting untuk memastikan pelanggan mendapatkan pelayanan maksimal tanpa mengorbankan kualitas distribusi air.
“PDAM Kukar perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelayanan air bersih dapat berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkas Jamhari.
Penulis: Hn Gea
