Agam Sumbar, KPK sigap
Pernyataan yang disampaikan melalui akun media sosial BEM KM Universitas Andalas @bemkmunand belakangan ini menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD KNPI Kabupaten Agam Bung Panduko Fadli memilih pendekatan yang lebih reflektif dengan mengajak seluruh elemen mahasiswa dan pemuda untuk tetap menjaga objektivitas serta semangat akademik dalam menyampaikan kritik.
Menurutnya, dinamika kritik dari kalangan mahasiswa dan pemuda merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa posisi mahasiswa sebagai insan intelektual memiliki tanggung jawab lebih besar dalam membingkai kritik agar tetap konstruktif dan berbasis pada data dan realita lapangan.
“Kritik adalah bagian dari tradisi intelektual yang harus terus hidup di kampus. Tetapi akan lebih bermakna jika disampaikan dengan pendekatan yang argumentatif, berimbang, dan menjunjung nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujarnya, Selasa (7/4).
Ia menilai, ruang publik termasuk media sosial sebaiknya dimanfaatkan sebagai medium edukasi yang mendorong diskursus sehat, bukan sekadar ekspresi emosional yang berpotensi memicu polarisasi.
Dalam pandangannya, mahasiswa dan pemuda memiliki peran strategis sebagai jembatan antara realitas sosial dan kajian akademik. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan seharusnya mampu memberikan perspektif yang lebih utuh kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Bung Panduko Fadli juga mengajak publik untuk melihat berbagai kebijakan pemerintah secara komprehensif, termasuk dalam konteks penanganan bencana di Sumatera Barat. Ia mencontohkan bahwa dalam beberapa kejadian bencana, pemerintah pusat telah memberikan perhatian melalui sejumlah kebijakan, salah satunya terkait pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan gerak cepat pemerintah pusat dalam memperbaiki Jalan utama di Sumatera Barat wabilkhusus bagi daerah Kabupaten Agam yang terdampak cukup banyak karena bencana galodo sumatera.
Bagi DPD KNPI Agam, langkah tersebut bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bentuk konkret dari kehadiran negara. Pemerintah pusat dinilai tidak hanya melihat dari kejauhan, tetapi juga mendengar kebutuhan riil masyarakat yang terdampak bencana. Dalam konteks ini, kritik yang berkembang di ruang publik semestinya juga mempertimbangkan dimensi empati dan fakta lapangan.
“Kita tentu berharap setiap kebijakan bisa terus dievaluasi. Namun di sisi lain, penting juga untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan, seperti dukungan anggaran untuk pemulihan pascabencana yang sangat dibutuhkan oleh daerah,” jelasnya.
Selain itu, terkait program MBG yang digagas oleh Pemerintah pusat di masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, Ketua DPD KNPI AGAM Memandang itu merupakan suatu langkah cerdas dan inovatif dalam melakukan pemberdayaan dan peluang peningkatan ekonomi. Karena dalam program ini sudah terlihat banyak masyarakat di tingkat tapak yang merasakan dampaknya. Mulai dari UMKm yang diajak bekerjasama dan juga petani yang menjadi pemasok bahan baku serta peluang tambahan lapangan kerja bagi pemuda di tingkat tapak.
Ia menambahkan bahwa pendekatan yang lebih seimbang dalam melihat suatu persoalan akan membantu masyarakat membangun pemahaman yang tidak parsial, sekaligus memperkuat kualitas dialog publik.
“Kritik itu penting namun mari kita lebih membuka mata dan berfikir jauh untuk kedepannya, kami buka suara karena, jangan sampai karena nila satitiak rusak susu sabulango dan masyarakat sumbar masih membutuhkan perhatian khusus presiden.” Tambah Bung Fadli.
Menutup pernyataannya, Ketua DPD KNPI Agam berharap mahasiswa dan pemuda dapat terus menjadi motor penggerak perubahan dengan tetap menjaga integritas intelektual.
“Mahasiswa dan pemuda memiliki peran penting dalam membangun tradisi berpikir kritis yang mencerahkan. Ketika kritik disampaikan dengan kedalaman analisis dan tanggung jawab moral, di situlah kontribusi nyata dunia kampus akan terasa bagi masyarakat luas,” kata Bung Panduko Fadli
Lebih jauh, ia menilai bahwa sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk yang terpenting saat ini pemulihan pascabencana. Dalam situasi seperti ini, energi kolektif bangsa seharusnya diarahkan pada upaya membangun, bukan memperlebar jurang perbedaan.
Pada akhirnya, perbedaan pandangan adalah keniscayaan dalam demokrasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan tersebut dikelola dengan kedewasaan, etika, dan tanggung jawab moral. Sebab, di tengah ujian yang dihadapi masyarakat, kehadiran semua pihak yang saling menguatkan jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar pertentangan narasi.
Editor Mursyidi
