MANADO, kpksigap.com, 16 Juli 2025.
Kenaikan harga beras yang semakin tak terkendali di Provinsi Sulawesi Utara mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua DPRD Sulut sekaligus Koordinator Komisi II, Michaela Elsiana Paruntu. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi II DPRD Sulut, Michaela menyampaikan keluhan rakyat yang makin sulit memenuhi kebutuhan pangan pokok, terutama beras.
Ironisnya, daerah Bolaang Mongondow yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras Sulut, justru ikut mengalami kekurangan pasokan dan lonjakan harga.
“Kalau Bolaang Mongondow yang notabene lumbung beras Sulut saja teriak, bagaimana dengan kami di Manado?” ujar Michaela lantang dalam forum rapat di ruang Komisi II DPRD Sulut, Senin (14/7/2025).
Kondisi tersebut bukan hanya berdasarkan data, tetapi diperkuat dari penuturan langsung masyarakat yang ia temui saat menghadiri pengucapan syukur di Minahasa Selatan.
“Waktu saya tanya soal harga beras, mereka bilang satu karung bisa sampai Rp1 juta. Mereka terpaksa patungan antarkeluarga untuk bisa beli. Ini sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Michaela mengkritisi distribusi beras yang dinilainya tidak berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa masyarakat Sulut saat ini menghadapi dilema ekonomi yang nyata: perut lapar, pendidikan dan kesehatan pun terganggu.
“Mau sekolah, mau kerja, semua butuh tenaga. Kalau orang lapar, bagaimana bisa berpikir jernih? Orang bilang, urus ‘kampung tengah’ (perut) dulu, baru bisa urus yang lain,” katanya penuh empati.
Politisi Golkar itu menegaskan perlunya tindakan cepat dari pemerintah provinsi dan stakeholder terkait, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan distributor lokal, untuk menelusuri akar persoalan. Apakah ini disebabkan oleh alih fungsi lahan sawah, gagal panen, salah urus distribusi, atau minimnya edukasi pertanian di tingkat petani?
“Kalau bicara ekonomi, Minahasa Selatan bukan daerah yang lemah. Tapi saat pengucapan, justru mereka menangis karena harga beras terlalu mahal. Ada apa ini?” tanya Michaela retoris.
Ia juga mengingatkan bahwa jika masalah ini terus dibiarkan, akan berdampak sistemik terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Sulut.
“Jangan tunggu rakyat kelaparan baru kita bertindak. Ini suara rakyat yang saya bawa ke ruang dewan, dan mereka menanti solusi nyata, bukan janji,” tegasnya menutup pernyataan. (*)
Michaela Elsiana Paruntu Soroti Krisis Beras di Sulut: “Rakyat Terpaksa Patungan Demi Sekarung Beras”
