Purawiwitan Lampung Barat – Kepala Sekolah SDN 1 Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu diduga bersikap arogan ketika awak media mencoba mengonfirmasi perihal transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Insiden ini terjadi pada Kamis 5 Desember 2024.
Ketika awak media menanyakan rincian penggunaan dana BOS, kepala sekolah tersebut enggan memberikan informasi dengan jelas. Bahkan, ia diduga membawa-bawa nama instansi resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk memperkuat argumennya bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut sudah sesuai aturan.
Diduga kepala sekolah purawiwitan telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Karna sudah diperiksa BPK sudah diperiksa Inspektorat secara perkara sudah diperiksa oleh dinas, uang yang sekiranya tidak pas sama RKS itu udah di kembalikan ke negara dan bukti nya itu ada pengembaliannya. Kalo sudah diperiksa BPK dan Insvektorat tidak bole ngacak ngacak itu soalnya kalo kepala sekolah ngelawan kamu orang yang terkurung,” ujar kepala sekolah dengan nada tinggi, saat dikonfirmasi melalui telepon Whatsapp.
Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan keterbukaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Selain itu, awak media menyayangkan penggunaan nama lembaga resmi seperti BPK dan Inspektorat dalam konteks yang diduga untuk menghindari pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat dan media.
Selain dari pada itu adapun kegiatan kegiatan yang ada di sekolah yang menyangkut masalah anggaran dana diduga ketua komite tidak di libatkan bahkan yang lebih menarik lagi bahwa cap/stempel tidak di berikan ke komite dan di pegang oleh kepala sekolah tersebut,”ujar nara sumber yang nggan disebutkan namanya.
“Jika benar kepala sekolah tidak transparan dan arogan, ini mencoreng dunia pendidikan. Dinas Pendidikan dan intansi yang berwenang harus mengambil langkah tegas.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang masalah transparansi dana BOS di berbagai sekolah. Media dan masyarakat berharap adanya penyelesaian yang adil serta langkah nyata untuk memastikan dana pendidikan digunakan sesuai dengan peruntukannya,
(Sahilman &Tim)
