Palangka Raya – KPKSIGAP.com
Perkumpulan Suara Masyarakat Borneo (SOMBO) menyoroti adanya indikasi penyimpangan serius dan sistematis dalam pelaksanaan sejumlah proyek sumber daya air (SDA) di Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025.
Temuan tersebut dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola proyek strategis yang berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus menghambat manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Ketua SOMBO, Diamon,menyampaikan keprihatinan tersebut kepada media bahwa pola penyimpangan yang terindikasi tidak lagi bersifat insidental,melainkan menunjukan keterkaitan yang terstruktur.
“Berdasarkan pemantauan lapangan serta pengaduan yang kami terima,setidaknya terdapat enam poin penyimpangan krusial yang saling berkaitan. Mulai dari dugaan pelaporan progres pekerjaan yang tidak sesuai fakta, manipulasi laporan penggunaan alat berat yang mengindikasikan mark-up biaya, keterlambatan pekerjaan yang bersifat kronis,hingga dugaan kuat pengaturan tender dan Lemahnya Fungsi Pengawasan,”ujar Diamon. Sabtu 3 Januari 2026.
Menurut, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pemborosan anggaran daerah, tetapi juga mencederai kepercayaan publik dan mengancam ketahanan air masyarakat Kalimantan Tengah, yang seharusnya menjadi tujuan utama pembangunan proyek-proyek SDA.
Ketua SOMBO menilai diperlukan langkah tegas dan terukur dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk memutuskan mata rantai dugaan Penyimpangan tersebut.
Dia juga mendesak agar segera memerintahkan audit investigatif menyeluruh melalui inspektorat Daerah dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selain itu, SOMBO juga mendorong Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Polda Kalimantan Tengah untuk membuka penyidikan pidana atas dugaan tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen, dan penggelapan anggaran negara.
“Proses hukum harus berjalan transparan dan menjangkau seluruh pihak yang terlibat, baik dari unsur kontraktor maupun pejabat yang memiliki kewenangan,” pungkas Diamon.
Hingga berita kami tayangkan kami masih belum bisa mendapatkan jawaban dari pihak terkait di karenahkan hari libur.
