KPK SIGAP.COM – Pelaksanaan reses 30 Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat lintas tiga Daerah Pemilihan (Tiga Dapil) yang tersebar di 12 kecamatan, termasuk di empat kecamatan di Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1) ; Boleng, Komodo, Sano Nggoang, dan Mbliling sejak 19 -24 Desember 2025, nyaris kehilangan arti positifnya akibat tekanan efisiensi anggaran dengan segala dampak negatifnya terhadap aneka usulan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sedianya perlu mendapatkan atensi dan support dari Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Namun perhatian ini tak mungkin bisa didapatkan oleh masyarakat karena satu alasan utama yakni ketiadaan anggaran yang memadai.
Kesan ini dilontarkan oleh Silverius Syukur, Anggota DPRD dari PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Barat Dapil 1 saat menggelar reses di 4 Desa di Kecamatan Boleng : di Nggieng Desa Beo Sepang , Jumat malam (19/12/2025),di Terang, Desa Golo Sepang, Sabtu pagi (20/12/2025), di Kampung Pisang, Desa Batu Tiga, Sabtu siang (20/12/2025), di Cangkang, Desa Golo Ketak, Minggu Sore (21/12)2025)
” Reses tahun ini nyaris kehilangan arti positifnya sebagai momentum strategis bagi kami Anggota DPRD untuk hadir di tengah-tengah masyarakat guna melihat langsung dari dekat kondisi ril kehidupan masyarakat, dan mendengarkan secara langsung berbagai keluhan serta menyerap aspirasi dan berbagai usulan konkreat dari warga masyarakat, untuk kami bawa pulang dan diperjuangkan lebih lanjut kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui lembaga politik DPRD,” ungkap Sil, demikian sapaan Silverius Syukur dihadapan ratusan warga masyarakat yang hadir dalam reses.
Dalam reses itu warga masyarakat empat desa mengajukan sejumlah usulan diantaranya agar dibangun Tembok Penahan Tanah (TPT), normalisasi sungai, pengadaan traktor, pengaspalan jalan, pembangunan drainase, dll. Namun, Sil, meminta pengertian dari warga masyarakat untuk tidak terlalu berharap banyak dan tidak kecewa karena berbagai usulan itu, walau sudah tahu dan didengar langsung tetapi tidak ingin memberikan harapan palsu kepada masyarakat.
” Saya berharap agar masyarakat tidak terlalu berharap banyak dan tidak kecewa karena berbagai usulan yang Bapak Ibu sampaikan tak mungkin bisa diakomodir oleh Pemerintah karena memang kondisi keuangan di daerah ini sangat tidak memadai akibat tekanan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang begitu kuat. Karena itu pada kesempatan ini Saya mohon maaf karena berbagai usulan yang Bapak Ibu ajukan saat ini tak mungkin bisa diakomodir tahun 2026 karena anggaran yang tersedia sangat terbatas akibat tekanan efisiensi dari Pemerintah Pusat,” ungkap Ketua DPC PDIP Kabupaten Manggarai Barat itu dihadapan simpatisan/rakyat di Dapil 1.
Menurut Sil, DPRD sebagai mitra kerja Bupati, sebagai wakil rakyat perlu membantu pemerintah menyampaikan informasi yang sebenarnya terkait kondisi keuangan negara/ daerah. Hal ini penting agar bisa memahami jika berbagai kesulitan dan usulan yang diharapkan dapat diakomodir pemerintah tidak terpenuhi tahun 2025 dan 2026.
” Kami sebagai anggota DPRD perlu memberitahukan tentang kondisi keuangan daerah ini yang sangat tidak memadai akibat adanya tekanan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang mau tidak mau harus diikuti oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu kita sampaikan agar masyarakat tidak kecewa karena berbagai keluhan serta usulan mereka sudah pasti belum bisa diakomodir tahun depan,” tegas Sil.
Masyarakat Manggarai Barat diminta bersabar dan berharap agar kondisi keuangan nasional akan membaik dan tekanan efisiensi berkurang, sehingga berbagai harapan warga masyarakat yang belum terwujud tahun 2025 dan 2026, dapat diwujudkan diwaktu yang akan datang.
” Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk menyampaikan berbagai keluh kesah sekaligus menyampaikan sekian banyak usulan. Tetapi tolong dipahami bahwa dari total Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2026 sebesar mendekati Rp 1,2 Triliun (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Miliar Rupiah), hanya sebesar 2,78 % atau setara dengan Rp 32 miliar untuk belanja langsung yang bersentuhan dengan kebutuhan riil rakyat seperti jalan raya, jembatan, irigasi, dan berbagai sarana umum lainnya,” beber Wakil Ketua Komisi Tiga Bidang Keuangan dan Anggaran DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
Lebih lanjut Sil menguraikan bahwa dari total APBD Kabupaten Manggarai Barat, porsi terbesar adalah untuk Gaji ASN sebesar 49 % atau mendekati hampir setengah dari total APBD sebesar 1,2 triliun rupiah. Menyusul untuk belanja barang dan jasa yang didalamnya mencakup gaji Bupati dan Anggota DPRD, P3K Paruh Waktu, Dll sebesar 38 %. Namun untuk belanja langsung yang bersentuhan dengan Kepentingan mayoritas 302.000 Rakyat Manggarai Barat hanya tersedia sebesar kurang dari 3 % dari total APBD Kabupaten Manggarai Barat T.A.2026.
” Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sangat meminta agar kita tidak berharap terlalu banyak kepada pemerintah untuk mengakomodir berbagi usulan yang sudah kami dengar langsung dari Bapak Ibu. Karena porsi APBD 2 untuk kepentingan mayoritas rakyat Manggarai Barat Tahun Anggaran 2026 sangat sedikit, hanya Rp 32 miliar. Jumlah ini tidak akan cukup untuk mengakomodir berbagai kepentingan warga masyarakat di 12 kecamatan di 169 desa dan kelurahan, termasuk di 12 desa di Kecamatan Boleng,” tutur Sil.
Dari total belanja langsung ini, untuk Pembangunan Jalan Hotmix jalur Hita di Kecamatan Pacar menuju Bari Kecamatan Macang Pacar dialokasikan sebesar Rp 9 miliar, sisa Rp 23 miliar. Uang sebesar Rp 23 miliar ini tentunya tidak akan cukup, tidak sanggup untuk mengakomodir begitu banyak harapan dan usulan konstituen lintas dapil di Kabupaten Manggarai Barat,” ungkap Sil seraya meminta warga masyarakat untuk tidak menyalahkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat atas minimnya porsi APBD 2 Kabupaten Manggarai Barat T.A.2026 untuk kepentingan mayoritasnya rakyat di daerah dengan predikat super prioritas itu.
” Pun begitu, saya minta agar Bapak Ibu yang hadir dalam reses ini maupun seluruh warga masyarakat Dapil 1 dan seluruh Rakyat Manggarai Barat untuk tidak menyalahkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Sebab apa yang kita alami di Manggarai Barat juga dialami oleh daerah lain di Indonesia. Semua terkena dampak dari Kebijakan Nasional terkait Efisiensi Anggaran yang telah dicanangkan oleh Presiden RI saat ini,” pinta Sil seraya menambahkan bahwa dampak dari efisiensi anggaran ini tidak hanya menimpa sejumlah Dinas dalam lingkup Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat tetapi juga menyasar Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
” Dampak dari tekanan efisiensi tidak hanya dialami oleh berbagai Dinas dalam lingkup birokrasi Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, ketiadaan anggaran untuk mamiri (makan minum ringan saat di kantor), ketiadaan anggaran untuk pengadaan ATK, ketiadaan anggaran untuk perjalanan dinas, dll . Hal serupa juga dialami oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat; biaya perjalanan dinas dalam daerah ditiadakan. Dana aspirasi yang sebelumnya selalu tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga bisa digunakan untuk mengakomodir sejumlah usulan Warga Masyarakat, kini dipangkas habis !,” ungkap Sil.
Hasil dari efisiensi ini, lanjut Sil, digunakan oleh pemerintah pusat untuk membiayai sejumlah program yang juga untuk rakyat seperti MBG ,Koprasi Desa, Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan , dan terkini adalah untuk penanggulangan Bencana Alam yang terjadi di Sumatera ; Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat.
” Dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat atas efisiensi anggaran, banyak hak daerah atas APBN, diantaranya dana transfer untuk Kabupaten Manggarai Barat sebesar hampir Rp 80 Miliar Tahun Anggaran 2025 yang dipangkas, lalu ditarik ke Pusat untuk membiayai sejumlah program nasional yang memang untuk kepentingan rakyat juga. Tetapi dampaknya juga dirasakan oleh mayoritas rakyat Indonesia lainnya yang tidak tersentuh oleh berbagai program pusat,” Pungkas Sil. ***
Editor : Redaksi
