Kapuas Hulu,kpksigap.com – 5 Desember 2024 – Masyarakat Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap transparansi pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam sebuah pertemuan beberapa minggu lalu di Kantor Desa Semangut Utara, masyarakat menilai penjelasan yang diberikan oleh aparatur desa tidak memadai.
“Kami hanya diberi penjelasan anggaran tahunan. Yang kami inginkan adalah kejelasan penggunaan dana selama satu tahun itu, apakah ada keuntungannya atau tidak,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
BUMDes Dinilai Tidak Efisien
Persoalan transparansi ini semakin rumit dengan munculnya keluhan terkait pengelolaan BUMDes yang bergerak di bidang usaha mebel kayu. Beberapa warga mengeluhkan harga kayu di BUMDes yang justru lebih mahal dibandingkan pengusaha kayu lokal.
“Kalau beli kayu di BUMDes, harganya lebih mahal daripada di tempat pengusaha kayu lokal,” ungkap KM, salah seorang warga setempat.
Selain itu, warga juga menyoroti dana sebesar Rp150 juta yang rutin dialokasikan dari ADD untuk BUMDes setiap tahun sejak 2019 hingga 2023. Mereka mencurigai ada penyalahgunaan fasilitas BUMDes, seperti surat jalan usaha kayu yang kerap dipinjamkan kepada pihak lain.
“Apakah masuk akal surat jalan kayu BUMDes dipinjamkan ke pihak-pihak lain? Kami tidak tahu ke mana larinya hasilnya,” keluh salah satu warga lainnya.
Persoalan Lahan dan Hutan Adat
Tidak hanya masalah ADD dan BUMDes, masyarakat juga merasa dirugikan akibat pengalihan hutan adat dan lahan kelompok tani jagung kepada perusahaan sawit PT BRP tanpa persetujuan mereka. Hal ini memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan desa.
“Kami sama sekali tidak diberitahu saat lahan kelompok tani dan hutan adat diserahkan ke perusahaan sawit. Kami merasa dikhianati,” tegas seorang warga.
Tuntutan Audit Inspektorat
Masyarakat Semangut Utara meminta pemerintah daerah turun tangan dengan mengaudit pengelolaan keuangan desa.
“Kami minta desa ini diaudit saja. Biar inspektorat yang turun tangan supaya semua jadi jelas. Kami ingin transparansi dalam pengelolaan desa, khususnya di Semangut Utara,” tutup warga tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan aparatur desa untuk membahas permasalahan ini. Namun, belum ada solusi konkret yang diberikan. Warga berharap permasalahan ini segera mendapat perhatian dari pihak berwenang.
Penulis : Maulana
