KPK SIGAP INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
BANYUWANGI — Jajaran Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Pelabuhan Ketapang, Kamis (25/6/2026). Langkah ini diambil usai para legislator melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan penyeberangan guna menyikapi kemacetan parah yang terjadi belakangan ini.
Dalam sidak tersebut, jajaran Komisi IV tidak hanya memantau langsung titik-titik penyumbatan arus kendaraan logistik, melainkan juga membagikan ratusan paket nasi bungkus kepada para sopir truk yang terjebak antrean selama berhari-hari demi menyeberang menuju Pulau Bali.
Kondisi Memprihatinkan di Lapangan
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menyatakan keprihatinan mendalam setelah melihat langsung kondisi riil di lapangan. Antrean kendaraan mengular panjang mulai dari jalan raya utama, kantong-kantong parkir darurat, hingga area dalam pelabuhan.
Menurut Patemo, durasi tunggu yang tidak pasti ini berdampak langsung pada membengkaknya pengeluaran operasional para pengemudi dan perusahaan angkutan.
“Kami melihat langsung bagaimana para sopir harus menunggu berhari-hari. Mereka mengalami kemacetan di jalan, kemudian masuk ke kantong parkir, setelah itu masih harus menunggu lagi untuk masuk ke area pelabuhan. Kondisi ini tentu menambah biaya operasional mereka,” ujar Patemo di sela-sela kegiatan sidak.
Ia menambahkan bahwa aksi pembagian makanan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus dukungan moral spontan dari pihak legislatif.
“Kami prihatin dengan kondisi mereka. Karena itu kami hadir untuk memberikan dukungan dan membantu setidaknya dengan menyediakan makan siang. Bahkan, ada sopir yang terpaksa membawa anak dan istrinya dalam perjalanan ini,” imbuhnya.
Desakan Perhatian untuk Sektor Logistik
Senada dengan Ketua Komisi, Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi dari Fraksi Gerindra, Suwito, turut menyoroti beban psikologis dan finansial yang harus dipikul para awak angkutan barang.
Ia menjelaskan bahwa mayoritas sopir berangkat dengan kalkulasi anggaran logistik yang ketat berdasarkan estimasi waktu normal.
Ketika terjadi keterlambatan hingga berhari-hari, uang saku mereka habis hanya untuk bertahan hidup di tengah antrean.
“Sopir-sopir ini sudah menempuh perjalanan jauh. Ketika terhambat berhari-hari di Pelabuhan Ketapang, tentu kebutuhan mereka meningkat. Mereka tetap harus makan, minum, dan memenuhi kebutuhan lainnya selama menunggu,” jelas Suwito.
Suwito mendesak pihak otoritas penyeberangan dan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih atau kompensasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengemudi selama masa krisis ini.
“Minimal ada bantuan makanan atau minuman. Kita semua sama-sama manusia dan harus saling peduli terhadap kondisi yang mereka hadapi,” tegasnya.
Jeritan Sopir: Uang Belanja Keluarga Terkuras
Dampak nyata dari kemacetan ini dirasakan langsung oleh Kastaman, seorang pengemudi truk ekspedisi asal Jakarta. Ia mengaku sudah menghabiskan waktu dua hari satu malam tertahan di kantong parkir Bulusan sebelum akhirnya diperbolehkan bergeser ke area parkir Pelabuhan Ketapang.
“Saya sudah dua hari satu malam menunggu di Bulusan. Baru siang ini bisa masuk ke area pelabuhan dan menunggu giliran naik kapal,” keluh Kastaman.
Kastaman membeberkan bahwa pembengkakan biaya konsumsi di jalan otomatis memotong jatah uang yang seharusnya ia bawa pulang untuk keluarganya.
“Kalau perjalanan molor seperti ini, biaya makan dan kebutuhan selama di jalan otomatis bertambah. Akhirnya jatah untuk keluarga di rumah juga ikut berkurang,” tuturnya dengan nada pasrah.
Meski demikian, ia menyampaikan apresiasinya atas kehadiran dan bantuan dari jajaran DPRD Banyuwangi yang bersedia meninjau langsung nasib para sopir di lapangan.
“Selama saya menunggu, baru kali ini ada yang datang memberikan perhatian langsung kepada kami. Terima kasih kepada bapak dan ibu anggota dewan yang sudah peduli,” ungkapnya.
Upaya Penguraian Kepadatan
Kemacetan semberut di kawasan Pelabuhan Ketapang dalam beberapa hari terakhir disinyalir dipicu oleh perpaduan antara lonjakan volume kendaraan logistik dan meningkatnya mobilitas wisatawan domestik menjelang masa libur sekolah.
Sebagai langkah jangka panjang, Komisi IV DPRD Banyuwangi menegaskan telah mendorong pihak ASDP dan otoritas terkait untuk segera melakukan langkah taktis, di antaranya:
Percepatan peningkatan kapasitas dermaga penyeberangan. Penambahan armada fasilitas kapal penyeberangan pada jam-jam krusial.
Penguatan manajemen rekayasa lalu lintas bersama pihak kepolisian guna menjaga ritme distribusi logistik nasional agar tidak lumpuh total. Sumber berita: (Red Kurnia)
