KPK SIGAP INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
BANYUWANGI – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Banyuwangi Bergerak (FMBG) menggelar aksi damai pada Sabtu (27/6/2026). Massa yang terdiri dari elemen petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga masyarakat miskin kota (wong cilik) ini turun ke jalan untuk mengawal keberlanjutan sekaligus menuntut pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi.
Aksi dimulai dengan titik kumpul di Stadion Diponegoro Banyuwangi. Massa kemudian melakukan long march menuju Kantor Bupati Banyuwangi sebelum akhirnya bergeser ke Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Aksi berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat guna memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Selama jalannya long march, pengguna jalan di sekitar rute aksi diimbau untuk menyesuaikan jalur perjalanan demi menghindari kepadatan lalu lintas.
Kantor Bupati Libur, Massa Bergeser ke DPRD
Sesampainya di depan Kantor Bupati Banyuwangi, massa aksi sempat tertahan dan tidak dapat menemui satu pun pejabat daerah lantaran aktivitas kantor sedang libur akhir pekan. Kecewa tidak mendapatkan respons di titik pertama, orator aksi segera mengarahkan massa untuk bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi guna menyampaikan aspirasi mereka.
Setibanya di Gedung Dewan, perwakilan massa FMBG langsung diterima dengan baik oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono. Di hadapan pimpinan dewan tersebut, koordinator aksi menyampaikan empat poin tuntutan utama.
Empat Tuntutan Utama FMBG
Dalam pernyataan sikapnya, Forum Masyarakat Banyuwangi Bergerak menegaskan empat poin krusial yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat bawah:
Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Massa menuntut adanya jaminan intervensi nutrisi yang berkelanjutan bagi 440 ribu penerima manfaat di Banyuwangi demi memutus rantai stunting. Selain itu, program ini didesak untuk terus berjalan guna mempertahankan nasib 7.000 tenaga kerja di dapur umum, serta menyerap hasil tani lokal untuk menjaga kepastian harga pasar.
Penguatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
FMBG mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan regulasi inklusi keuangan desa guna membasmi praktik rentenir. KDKMP juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjamin kelancaran distribusi logistik vital seperti LPG, sembako, dan pupuk subsidi agar terbebas dari permainan mafia spekulan.
Keberlanjutan Sekolah Rakyat
Massa mendesak pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran dan pemerataan akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga ekonomi rentan. Langkah ini dinilai krusial untuk memutus mata rantai kemiskinan sistemik di Banyuwangi.
Modernisasi Pertanian Hulu-Hilir
Pemerintah diminta menjamin stabilitas harga jual komoditas pasca-panen, mempercepat distribusi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), menyediakan pupuk murah, serta memperluas pembangunan irigasi dan jalan usaha tani guna memangkas biaya produksi petani lokal.
“Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa hak-hak wong cilik, mulai dari urusan perut melalui Program MBG hingga masa depan anak-anak kami lewat Sekolah Rakyat, benar-benar dikawal dan dievaluasi dengan baik oleh pemerintah dan legislatif,” ujar salah satu perwakilan aksi dalam orasinya.
Respons DPRD Banyuwangi
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, menyambut baik kedatangan massa aksi yang dinilai berjalan sangat tertib. Pihaknya berjanji akan menampung seluruh poin tuntutan yang disampaikan oleh FMBG untuk kemudian dibahas dan dikoordinasikan lebih lanjut bersama pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi).
Hingga massa membubarkan diri secara teratur pada sore hari, situasi di sekitar Gedung DPRD Banyuwangi dan rute yang dilalui massa dilaporkan tetap aman, lancar, dan terkendali. Sumber berita: (Red Kurnia)
