Blitar | Kpksigap.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau Pasar Pon, Kota Blitar, Selasa (26/8/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai belum berjalan optimal.
Khofifah mengatakan, beras SPHP semestinya dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, harga yang beredar justru berada di bawah ketentuan tersebut.
“Beras adalah konsumsi utama rumah tangga. Karena itu, harganya tidak boleh terlalu mahal. Pemerintah harus hadir memastikan distribusi berjalan lancar,” kata Khofifah di sela-sela kunjungannya.
Khofifah menambahkan, pihaknya baru saja menerima surat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait penyesuaian harga beras. Dalam keputusan terbaru, harga beras medium ditetapkan Rp13.500 per kilogram dari sebelumnya Rp12.500.
Adapun untuk beras premium, harga berada di kisaran Rp14.500 per kilogram. Sementara beras SPHP tetap dipatok Rp12.500 agar dapat dijangkau masyarakat menengah ke bawah.
“Namun faktanya di Pasar Pon Kota Blitar, harga SPHP justru dijual di bawah HET. Ini artinya ada masalah distribusi yang perlu segera dibenahi,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan, stabilisasi harga pangan menjadi tanggung jawab bersama, terutama di pasar tradisional yang menjadi tumpuan masyarakat kecil. Menurutnya, hambatan distribusi harus segera diatasi agar dampaknya tidak langsung dirasakan oleh warga.
Khofifah berharap Perum Bulog bersama Bapanas dapat mempercepat penyusunan regulasi teknis, sehingga pedagang lebih mudah mendapatkan pasokan beras SPHP. “Jangan sampai harga beras melejit. Karena ini kebutuhan pokok terbesar, maka harus terus dijaga agar tetap terjangkau,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Perum Bulog Blitar–Tulungagung, Yonas Hariyadi Kurniawan, memastikan ketersediaan beras SPHP dalam kondisi aman. Menurutnya, stok di gudang Bulog cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan.
“Ibu Gubernur sangat concern terhadap ketersediaan beras SPHP. Kami pastikan stok beras cukup dan distribusi akan terus dilakukan, baik ke pasar tradisional maupun lewat program pangan murah di berbagai daerah,” kata Yonas.
Yonas menjelaskan, Bulog juga memiliki aplikasi pemesanan beras SPHP yang dapat dimanfaatkan pedagang dengan mekanisme surat order. “Satu toko bisa mendapat jatah hingga dua ton per minggu. Kapan pun diperlukan operasi pasar, Bulog siap menyalurkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, Bulog berkomitmen menjaga harga beras SPHP agar tidak melebihi HET Rp12.500. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Langkah cepat Khofifah mendapat apresiasi dari para pedagang Pasar Pon. Mereka menilai, kehadiran pemerintah daerah memberi jaminan kepastian harga sekaligus mencegah lonjakan yang dapat membebani konsumen.
Dengan sidak tersebut, masyarakat Kota Blitar merasa lebih tenang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bulog berkomitmen terus memantau dinamika harga di lapangan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi daerah bisa terkendali.
Redaksi | Pramono
