Manado, kpksigap.com, Rabu, 26 Maret 2025.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Hotel Peninsula, Manado. Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, didampingi Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay.. Selasa, 25/03/2025
Forum ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan dokumen RPJMD, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Dokumen RPJMD berfungsi sebagai penjabaran visi-misi kepala daerah dan wajib disahkan maksimal enam bulan setelah pelantikan, atau hingga 20 Agustus 2025.
RPJMD 2025-2029: Implementasi Janji Kampanye YSK-Victory
Gubernur Yulius menegaskan bahwa RPJMD 2025-2029 akan mengakomodasi visi-misi pasangan Yulius Selvanus – Victor Mailangkay (YSK-Victory), yang telah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami ingin memastikan bahwa program-program prioritas yang dijanjikan dalam kampanye benar-benar terimplementasi dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Sulut,” ujar Gubernur.
Proses penyusunan RPJMD juga melibatkan akademisi, budayawan, tokoh agama, serta perwakilan berbagai sektor masyarakat guna memastikan dokumen ini mencerminkan aspirasi publik.
Prioritas Pembangunan: Infrastruktur dan Pariwisata
Dalam konsultasi publik ini, pemerintah menyoroti sejumlah proyek strategis yang akan menjadi fokus dalam RPJMD 2025-2029, antara lain:
1. Pembangunan Tol Manado-Amurang
Masih dalam tahap komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
2. Pembangunan Jembatan Bitung-Pulau Lembeh
Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung rencana pembangunan bandara baru di Lembeh.
3. Revitalisasi Kawasan Wisata Bunaken
Penataan dan pengelolaan lebih baik agar Bunaken menjadi destinasi wisata kelas dunia.
“Kami tidak ingin menunggu terlalu lama. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah harus berjalan optimal agar proyek ini segera terealisasi,” tegas Yulius.
Pembangunan Inklusif, Libatkan Seluruh Pihak
Forum konsultasi ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota, akademisi, pelaku usaha, tokoh adat, serta organisasi masyarakat. Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi:
*Penguatan sektor pariwisata.
*Peningkatan konektivitas infrastruktur.
*Dukungan untuk UMKM dan investasi daerah.
*Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan.
“RPJMD adalah dokumen strategis yang akan menjadi peta jalan pembangunan Sulawesi Utara lima tahun ke depan. Kami ingin memastikan bahwa program-program yang disusun benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Gubernur.
Dengan diselenggarakannya forum konsultasi publik ini, Pemerintah Provinsi Sulut berharap RPJMD 2025-2029 dapat menjadi dokumen yang inklusif, aspiratif, serta berdampak nyata bagi kemajuan daerah.
Kpksigap-Redaksi
Robby
