KPK SIGAP INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
Pati—Ratusan ribu warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hari ini tumpah ruah di Alun-Alun Pati dalam sebuah demo besar-besaran. Mereka menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Demo ini menarik perhatian Komisi II DPR RI yang meminta pemerintah provinsi dan pusat untuk segera turun tangan.
Aksi massa ini merupakan kelanjutan dari gelombang protes sebelumnya yang menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Meskipun Bupati Sudewo telah membatalkan kenaikan pajak tersebut, masyarakat tetap tidak puas. Mereka menilai bupati sudah tidak layak memimpin dan harus lengser.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Mohamad Toha, menanggapi serius situasi ini. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk segera memediasi konflik yang kian memanas antara bupati dan warganya.
“Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Pati,” ujar Toha, Rabu (13/8/2025).
Ia juga mengimbau agar massa aksi tetap tertib dan menghindari tindakan anarkis. Toha menegaskan bahwa aspirasi akan lebih kuat jika disampaikan secara damai dan sesuai hukum.
Aksi hari ini juga diramaikan dengan beredarnya sebuah video viral. Dalam video tersebut, seorang perwakilan demonstran membacakan pernyataan pengunduran diri atas nama Bupati Sudewo di depan Kantor Bupati. Pria yang mengenakan sarung dan peci itu membacakan dokumen yang mengatasnamakan bupati. Hal ini menambah panasnya tensi politik di Pati.
Sebelumnya, Bupati Sudewo sempat menantang masyarakat yang akan berunjuk rasa, bahkan berjanji tidak akan gentar menghadapi puluhan ribu pendemo. Pernyataan ini diduga menjadi salah satu pemicu utama yang membuat tuntutan massa kini berkembang dari sekadar pembatalan pajak menjadi desakan agar bupati mundur.
Hingga saat ini, massa aksi masih bertahan di Alun-Alun Pati dan berjanji tidak akan membubarkan diri hingga tuntutan mereka terpenuhi. Komunikasi yang macet antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi sorotan, dan kini semua mata tertuju pada langkah pemerintah provinsi dan pusat untuk meredakan ketegangan. Sumber berita: (Red Kurnia – Tim Media Kpk Sigap)
