Sekadau,kpksigap.com – Sebuah rumah dinas megah berdiri kokoh di Sekadau, dibangun dengan dana APBD yang berasal dari uang rakyat. Namun, ironisnya, rumah ini tak pernah benar-benar dihuni oleh bupati yang menjabat. Lebih mencengangkan lagi, meski tak ditempati, setiap tahun tetap ada anggaran perawatan yang terus mengalir tanpa kejelasan.
Fakta ini diungkap oleh Agustinus S.Pd, Ketua Umum Ormas Saber sekaligus tokoh masyarakat adat Kabupaten Sekadau. Ia menyoroti bahwa rumah dinas ini sudah lebih dari 10 tahun tidak dihuni, sejak bupati periode pertama hingga yang sekarang. Namun, anehnya, dalam rentang waktu 2022 hingga 2024, dana perawatan tetap dianggarkan, meski informasi mengenai jumlahnya sangat minim.
“Jika rumah dinas ini tidak ditempati, untuk apa anggaran perawatan terus dialokasikan setiap tahun? Ini sangat tidak masuk akal dan jelas pemborosan uang daerah. Kami mendesak transparansi dari pemerintah, karena masyarakat berhak tahu ke mana uang rakyat ini mengalir,” tegas Agustinus pada Kamis (27/3/2024).
Saat dikonfirmasi, Nurhadi, Kepala Bidang Aset Pemda Sekadau, membenarkan bahwa rumah dinas tersebut memang aset pemerintah daerah. Namun, ia membantah bahwa rumah itu benar-benar tidak digunakan. “Rumah dinas memang tidak dihuni secara tetap, tetapi tetap digunakan untuk acara dan pertemuan resmi,” ujarnya melalui pesan WhatsApp. Meski demikian, ia mengarahkan pertanyaan lebih lanjut ke Dinas PUPR.
Sementara itu, Rusdi, Kabag Umum Pemda Sekadau, juga mengonfirmasi bahwa anggaran perawatan rumah dinas memang dikelola oleh Dinas PUPR dan telah dialokasikan sejak 2022 hingga 2024. Bahkan, menurutnya, pada 2025 kemungkinan besar akan ada anggaran perawatan lagi, meskipun masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan PUPR.
Menariknya, ketika ditanya soal transparansi anggaran, baik Nurhadi maupun Rusdi tidak bisa memberikan angka pasti mengenai jumlah dana yang digunakan untuk perawatan rumah dinas tersebut. Hal ini semakin menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, terutama karena anggaran terus dikucurkan untuk rumah yang tak berpenghuni.
Untuk memastikan kebenaran lebih lanjut, tim media mencoba menghubungi Bupati Sekadau, Aron, SH, melalui WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, sang bupati tidak merespons. Sikap diam ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran rumah dinas ini.
Fenomena “rumah dinas tanpa penghuni, tapi tetap menyedot anggaran” ini kini menjadi sorotan publik. Apakah ini murni kelalaian administratif, atau justru ada potensi penyimpangan anggaran yang perlu diselidiki lebih dalam? Yang jelas, masyarakat Sekadau menuntut transparansi dan meminta pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan uang rakyat.
Sumber : A. T
Editor : Rahmad Maulana
