Mesuji, Kpksigap.com –
aksi damai kembali di lakukan oleh warga Mesuji di halaman kantor Pemda Mesuji,kurang lebih 500 orang yang datang pertanyakan hasil dari pertemuan pihak pemerintah daerah pemerintah propinsi, dan kementerian kehutanan Senin 13-1-2025.
Kehadiran warga di sambut baik oleh pemerintah daerah Mesuji Dahuri asisten 1,kadis perkim murni,kadis Kesbangpol Taufik Widodo, Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Harris S.H, S.IK, M.IK,yang di wakili kabag ops Kompol Iwan Darmawan S.H, M.H dan anggota menyambut baik warga Mesuji di halaman kantor Pemda Mesuji.
Asisten 1 Dahuri menyampaikan hasil dari pertemuan mereka di kementerian kehutanan dan mereka hanya bertemu dengan bapak dirjen perhutanan sosial ini beliau ini merangkap sebagai sekjen kemudian direktur penanganan konflik tetorial dan hutan adat direktur penyiapan kawasan pertahanan sosial direktur pengendalian usaha pemanfaatan hutan kemudian insinyur Muhammad said fungsional kebijakan utama itu yang dari pusat ditambah dengan kepala dinas kehutanan provinsi Lampung itu juga ikut” paparannya .
ikut karena memang beliau apa yang kita sampai waktu kita audiensi di TV bahwa permasalahan ini harus diatasi masalah ini harus diambil tindak lanjut, masalah ini harus didiskusikan, mereka bilang mau berdiskusi lintas kementerian bila perlu diskusi sama mencoverfome diskusi sama Kapolri karena kementerian kehutanan juga nggak bisa kerja sendirian ” jelasnya.
Lanjut nya ada 5 poin mohon kita sama-sama meneruskan ketertiban ke disiplin kita yang sudah kita bangun selama ini, kami berharap jangan sampai merusak perjuangan kita sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,
Poin pertama : kementerian kehutanan akan menyiapkan tim untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat pribumi Mesuji berhantu
poin kedua: tim pertama dari unsur kementerian kehutanan dan pemerintah daerah akan turun bersama dengan penegakan hukum kementerian kehutanan untuk mengumpulkan bukti dan mendata fakta lapangan atas permasalahan yang terjadi.
poin ketiga: kementerian kehutanan melalui direktur jenderal pengelolaan hutan lestari akan memanggil PT Silva inhutani Lampung untuk dimintai keterangan terkait permasalahan yang terjadi.
poin keempat: perlu komunikasi dengan masyarakat terkait upaya penyelesaian permasalahan berkenaan dengan hal tersebut akan di agendakan audiensi antara perwakilan masyarakat dengan kementerian kehutanan setelah klarifikasi terhadap PT Silva inhutani.
Poin kelima: perlu dibangun komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik-konflik horizontal.
Terkompimasi oleh awak media Adam ishak selaku ketua masyarakat Mesuji menegaskan “kami selaku warga pribumi meminta keadilan dari pemerintah yang dahulunya tahah adat Ulayat pribumi Mesuji yang di limpahkan sekarang ini jadi lahan register, lahan register itu ± dari 45,000 H,tanah yang sudah di kuasai oleh orang pendatang di luar warga pribumi Mesuji ± 32.000 H, nah dari sisa lahan yang ada _+ 15.000 H itu, kami meminta hak yang sama untuk kami bertani” ungkap Adam.
karna kami dari 8 desa tua kurang lebih 2000 KK warga Mesuji ingin meminta lahan register itu,kami sudah lakukan berkomunikasi, duduk bareng,apa yang harus kami lakukan, jangan sampai kami melanggar hukum, kami akan meminta lahan register untuk di lakukan penggarapan tanpa direstui oleh pemerintah pusat , pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten”jelas adam.vhh
Di tanya terkait keadaan warga Mesuji di permintaan,apa langkah pak Adam kalau permintaan tidak di penuhi oleh pemerintah….!! Dengan tegas Adam mengatakan kalau kami tidak boleh tolong di bubarkan atau di usir dong mereka yang sudah menduduki lahan karna menimbulkan cemburu sosial, kalau pemerintah tidak bisa menertipkan maka kami meminta hak yang sama” tutup Adam.
(KPKsigap RED – Busri)
