KPK SIGAP INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
BANYUWANGI – Kemacetan berulang yang melanda kawasan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang kembali memicu perhatian serius dari DPRD Kabupaten Banyuwangi. Komisi IV DPRD Banyuwangi menilai, akar persoalan dari antrean panjang kendaraan tersebut bukan terletak pada minimnya jumlah armada kapal yang beroperasi, melainkan pada keterbatasan kapasitas dermaga yang ada saat ini.
Infrastruktur pelabuhan dinilai belum mampu mengimbangi tingginya arus kendaraan dan distribusi logistik lintas Jawa-Bali yang terus meningkat.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Komisi IV DPRD Banyuwangi bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) penyeberangan di Kantor PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Kamis (25/6/2026).
Urgensi Peningkatan Infrastruktur Permanen
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur pelabuhan harus menjadi prioritas utama jika ingin mengatasi kemacetan secara permanen. Menurutnya, antrean panjang kendaraan yang kerap mengular di jalur Ketapang-Gilimanuk menunjukkan perlunya langkah strategis berupa pembangunan dermaga baru serta peningkatan kapasitas dermaga movable bridge (MB).
“DPRD Banyuwangi berharap seluruh stakeholder penyeberangan, khususnya ASDP, segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kemacetan yang terus berulang di Pelabuhan Ketapang,” ujar Patemo kepada wartawan usai rapat.
Patemo menambahkan bahwa keterbatasan dermaga menyebabkan kendaraan logistik harus menunggu lebih lama di area transit. “Biang kemacetan di Pelabuhan Ketapang adalah keterbatasan dermaga. Jika kapasitas dermaga ditingkatkan, kendaraan logistik bertonase besar bisa langsung terlayani tanpa harus menumpuk terlalu lama di area penyangga,” tegasnya.
Oleh karena itu, Dewan meminta ASDP segera mengajukan pembangunan dermaga baru sekaligus melakukan modernisasi dermaga MB agar mampu melayani kendaraan bertonase besar, termasuk truk sumbu tiga dengan beban di atas 50 ton.
Solusi Jangka Pendek: Manajemen Buffer Zone dan Rekayasa Lalin
Sembari menunggu solusi jangka panjang terwujud, Komisi IV mendorong ASDP untuk memperkuat koordinasi dengan regulator transportasi, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian guna mengendalikan pergerakan kendaraan, terutama saat terjadi lonjakan volume penumpang maupun kendala cuaca ekstrem.
Beberapa langkah taktis jangka pendek yang diusulkan meliputi:
Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas yang dinamis.
Pengalihan kendaraan ke jalur-jalur alternatif.
Optimalisasi kawasan penyangga (buffer zone) di Terminal Sritanjung dan Bulusan.
Patemo menekankan bahwa area penyangga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menampung kendaraan logistik agar antrean tidak meluas hingga ke jalan nasional dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat lokal.
“Langkah-langkah tersebut perlu terus dievaluasi melalui koordinasi lintas instansi agar distribusi logistik tetap lancar dan kenyamanan masyarakat dapat terjaga,” katanya.
Pengurangan Armada LDF Tanjung Wangi Turut Disorot
Selain situasi di Pelabuhan Ketapang, Komisi IV DPRD Banyuwangi juga menyoroti penurunan operasional kapal Long Distance Ferry (LDF) di Pelabuhan Tanjung Wangi yang melayani lintasan langsung menuju Lombok.
Saat ini, jumlah kapal LDF yang beroperasi menyusut dari empat unit menjadi hanya dua unit.
Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada pengalihan rute kendaraan logistik yang akhirnya berpindah ke jalur Ketapang-Gilimanuk dan memperparah kepadatan.
“Berkurangnya armada di Pelabuhan Tanjung Wangi membuat sebagian kendaraan logistik beralih ke Ketapang, sehingga menambah beban lalu lintas penyeberangan menuju Bali,” papar Patemo.
Tanggapan ASDP: Siap Ambil Langkah Percepatan
Menanggapi desakan dan masukan dari legislatif, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Arief Eko Kurniansyah, menyatakan pihaknya menyambut baik dan siap menindaklanjuti rekomendasi Komisi IV DPRD Banyuwangi. Bagi ASDP, dukungan dari DPRD menjadi legitimasi penting untuk mempercepat realisasi pengembangan pelabuhan.
“Pada prinsipnya Komisi IV DPRD Banyuwangi mendukung percepatan penambahan dermaga, peningkatan kapasitas dermaga MB, serta pembangunan akses jembatan yang menghubungkan kawasan Bulusan dengan pelabuhan,” urai Arief.
Tantangan di Sisi Gilimanuk
Arief memaparkan bahwa sebagai bagian dari solusi menyeluruh, ASDP sebenarnya juga berencana menambah jumlah dermaga di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Hal ini penting demi menciptakan keseimbangan kapasitas layanan di kedua sisi penyeberangan. Namun, rencana di sisi Bali tersebut saat ini masih menghadapi kendala keterbatasan lahan.
Terkait kondisi terkini di lapangan, Arief mengonfirmasi bahwa kepadatan kendaraan yang sempat mengular hingga kawasan Bangsring kini mulai berangsur terurai. Hingga Kamis siang, antrean dilaporkan telah berkurang dan terkonsentrasi di sekitar Terminal Sritanjung.
Ia menjelaskan bahwa lonjakan volume kendaraan dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh kombinasi masa libur sekolah dan tingginya aktivitas distribusi logistik.
“Semoga antrean kendaraan dapat segera kembali normal dan aktivitas penyeberangan berjalan lancar,” pungkas Arief. Sumber berita: (Red Kurnia)
