Melawi,KPKsigap.com
Alokasi anggaran belanja sewa kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi dalam APBD Tahun 2026 sebesar Rp1.025.040.000 menuai kritik. Pengadaan ini dinilai janggal oleh publik lantaran instansi pemerintah daerah dianggap masih memiliki kendaraan dinas yang layak pakai.
Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), pengadaan dengan kode RUP 62871561 ini diperuntukkan bagi kendaraan dinas bermotor perorangan dan Kepala Daerah. Proyek yang direncanakan mulai berjalan pada Januari 2026 tersebut menggunakan metode pemilihan penyedia melalui E-Purchasing.
Kontradiksi dengan Instruksi Pusat
Langkah Pemkab Melawi ini menjadi sorotan tajam karena dianggap berseberangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Presiden sebelumnya telah menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran dan memprioritaskan belanja untuk kebutuhan yang berdampak langsung pada masyarakat (urgen).
Sejumlah pihak menilai belanja sewa kendaraan mewah hanya mengedepankan kepentingan fasilitas pejabat, sementara asas manfaat bagi masyarakat luas belum terlihat jelas.Hal ini memicu desakan agar proses penganggaran tersebut segera dievaluasi dan dikaji ulang.
Butuh Transparansi
Terdapat beberapa poin krusial yang kini dipertanyakan publik terkait pengadaan tersebut:
Landasan Hukum: Dasar aturan yang memperbolehkan sewa kendaraan alih-alih menggunakan aset yang sudah ada.
Spesifikasi dan Vendor: Identitas perusahaan penyedia, jumlah unit yang disewa, jenis kendaraan,serta rincian harga sewa per unit.
Durasi dan Pengguna: Jangka waktu sewa dan daftar pejabat yang berhak menggunakan fasilitas tersebut.
Publik berharap Pemkab Melawi dapat memberikan klarifikasi transparan guna memastikan anggaran daerah tepat sasaran dan tidak membebani APBD hanya untuk urusan seremonial atau fasilitas kantor semata.tim
Publik Pertanyakan Urgensi Anggaran Sewa Kendaraan Dinas Pemkab Melawi Senilai Rp1 Miliar
