Untuk menindak Tegas sekaligus Mengaudit semua kepala Desa yang menunda melakukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari 110 desa di kabupaten Rote Ndao.
Ketua Umum (Ikatan Ketua Mahasiswa Rote) IKMAR NTT kepada media ini mengatakan bahwa ia bersama teman teman mahasiswa Rote Ndao mengagap ini persoalan serius yang menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola keuangan desa.
LPJ adalah bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, sehingga keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan terkait pengelolaan anggaran di tingkat desa sehingga Perlu dilakukan investigasi dan audit agar bisa mengungkap apakah keterlambatan LPJ disebabkan oleh faktor administratif, kurangnya kapasitas perangkat desa, atau ada indikasi penyalahgunaan dana di tingkat desa.
Jika ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas, baik dalam bentuk sanksi sesuai dengan UU yg berlaku bagi aparat desa yang bertanggung jawab.
Irman mengatakan ini menjadi peringatan bahwa sistem pendampingan dan supervisi terhadap pemerintah desa perlu diperkuat. Pemda Rote ndao harus memastikan bahwa aparat desa memiliki pemahaman yang cukup tentang tata kelola keuangan dan kewajiban administratif.
Jika masalahnya adalah kurangnya kapasitas atau keterampilan, maka pelatihan dan bimbingan teknis perlu dilakukan
Ketua IKMAR NTT mengatakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah kunci untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Jika dikelola dengan baik, dana desa bisa menjadi motor pembangunan di desa, tetapi jika tidak, justru bisa menjadi sumber masalah yang menghambat kemajuan daerah. Dan memperkaya sekelompok Orang.
KPK SIGAP INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI Bondowoso – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, batal mendarat di Bandara Banyuwangi pada Kamis pagi (26/06/2025) akibat kondisi cuaca […]
Kadisdukcapil Kabupaten Nisut, Keberatan dan Merasa dirugikan atas Pemberitaan Salah Satu Media Online Nias Utara, KPK sigap.com.// Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten […]
Sebelum Bahas Ranperda RPJMD, Pansus DPRD Langkat Beraudiensi ke Bupati. Langkat ( Sumut ) kpksigap.com – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) […]