Ketua Federasi KEP. IPSI NTT: Nasib Buruh Sangat Memprihatikan

Kupang,1 Mei 2025,kpksigap.com //

Hari Buruh Sedunia (May Day) diperingati setiap tanggal 1 Mei setiap tahun dengan tujuan menghormati kaum buruh  dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak-hak pekerja dan kondisi kerja yang  memalukan.

KPK SIGAP melakukan wawancara dengan Ketua FEDERASI KEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)  Prov. NTT Bernard Bera. AMD PAR.SH  seputaran permasalahan yang sering dihadapi kaum buruh di NTT.

Beliau mengatakan bahwa masalah yang dihadapi kaum buruh di NTT tidak jauh berbeda dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh kaum buruh di Indonesia, seperti:

Upah yang rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Kondisi Kerja yang buruk dengan jam kerja yang panjang dan tanpa jaminan keselamatan kerja. PHK tanpa kompensasi yang adil. Sistem kontrak atau outsourcing yang tidak memberikan jaminan kepastian kerja,  adanya  PHK yang kadang mendadak tanpa pesangon, PHK mendadak  tanpa pesangon.

Bernard mengatakan kepada KPK SIGAP bahwa pada   peringatan  MAY DAY  1 Mei 2025 Buruh Indonesia termasuk buruh di  NTT  menuntut agar segera :

Pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law): Serikat buruh menilai UU Cipta Kerja mengurangi perlindungan pekerja, mempermudah PHK, dan memperluas sistem kerja kontrak. Penghapusan Sistem Outsourcing dan Kontrak Berkepanjangan: Buruh menolak sistem outsourcing yang merugikan pekerja karena tidak memberikan jaminan kepastian kerja dan perlindungan sosial.

Pemerintah menghentikan PHK massal dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Kebebasan berserikat dan berunding untuk pekerja.

Pembentukan Satgas PHK untuk menekan angka PHK sepihak.

Penetapan upah layak yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

Revisi UU Ketenagakerjaan untuk memperkuat perlindungan hak buruh dan memprioritaskan kepentingan pekerja.

Pengakuan  hak-hak pekerja dan jaminan perlindungan yang adil. Pemerintah menghentikan PHK massal dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Kebebasan berserikat dan berunding untuk pekerja.

Pembentukan Satgas PHK untuk menekan angka PHK.

Bernard mengharapkan adanya kerja kolaboratif  yang tersistem, terstruktur dan terukur  disertai ketulusan dari berbagai pihak sehingga dapat membantu para kaum buruh keluar dari berbagai persoalan yang membelit mereka.

KPK Sigap Red Yohanes