MAUMERE, KPK-Sigap.com — Dinas Kesehatan ( Dinkes) Kabupaten Sikka menggelar Kegiatan Evaluasi Audit Stunting Kabupaten Sikka 2024 bertempat di Aula Egon Kantor Bupati Sikka Sabtu ( 14/12/2024). Kegiatan dimaksud untuk mengevaluasi capaian progres pelaksanaan percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan insentif.
Penjabat Bupati Sikka Adrianus Firminus Parera kepada awak media usai membuka kegiatan Audit Stunting 2024 mengatakan Pemerintah Kabupaten Sikka berkomitmen untuk menurunkan angka stunting.
“Prevalensi stunting menjadi indikator wajib yang harus dipenuhi kepala daerah. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sikka terus berkomitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting,”tandas Alfin Parera.
Dikatakan Alfin, pemerintah Kabupaten Sikka menerima Dana Insentif Daerah sebesar 6 miliar dari pemerintah pusat atas kinerja dalam menurunkan angka prevalensi stunting.
“Dana sebesar 6 miliar ini sebagiannya dialokasikan ke Dinkes untuk PMT dan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan untuk pengadaan armada angkutan sampah dan biaya operasional,”ujar Alfin.
Dinkes Sikka dalam rilisnya menyebutkan angka stunting pada tahun 2019 mencapai angka 25,1, kemudian di tahun 2020 turun menjadi 19,6.
Selanjutnya tahun 2021 turun lagi menjadi 18,2, sementara tahun 2022 menjadi 17,2. Pada tahun 2023 turun lagi menjadi 15,3 dan tahun 2024 bertengger di angka 12, 1.
Kendala intervensi spesifik
Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Sikka Petrus Herlemus kepada awak media memaparkan kendala intervensi spesifik di FKTP dan jaringannya. Khususnya kelompok sasaran ibu hamil, intervensi prioritas berupa pemberian makanan tambahan ( PMT) bagi ibu hamil KEK sumber dana DAK Non Fisik pada 25 puskesmas dan insentif fiskal oleh Dinkes, suplementasi tablet tambah darah diberikan kepada ibu hamil 90 tablet selama hamil.
Sedangkan kendala yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran orang tua untuk membawa anak ke lokasi PMT, dukungan lintas sektor dalam menggerakan ortu untuk hadir di lokasi PMT belum maksimal. Juga pengawasan minum obat TTD tidak dilakukan di tingkat keluarga.
Sementara pada kelompok sasaran ibu menyusui dan anak 0-23 bulan, intervensi prioritasnya adalah promosi dan konseling menyusui dilakukan secara rutin di dalam gedung dan di luar gedung, promosi dan konseling PMBA pada kelas ibu hamil dan kelas balita, tata laksana gizi buruk akut di puskesmas rawat inap. PMT bagi anak gizi kurang akut dilaksanakan pada 25 puskesmas bersumber DAK Non Fisik dan balita underweight dan T di kabupaten. Selain itu pemantauan dan promosi pertumbuhan dilaksanakan terintegrasi setiap bulan di posyandu.
Kendala yang dihadapi kelompok sasaran ini belum optimal promosi dan konseling karena Nakes beban kerja ganda, dukungan suami rendah, belum ada pelatihan untuk kelas balita, masih ada puskesmas yang tidak memiliki dokter ( puskesmas kopeta), penggerakkan orang tua balita oleh pemerintah kelurahan/ desa ke posyandu belum maksimal dan pelayanan MTBS/ MTBM belum maksimal.
Pada kelompok sasaran remaja dan WUS intervensi prioritas berupa suplementasi TTD diberikan kepada remaja dan WUS setiap minggu 1 tablet sebagai upaya pencegahan anemia. Sedangkan kendala yang dihadapi belum semua remaja mendapatkan TTD terutama remaja non institusi. Selain itu juga belum semua remaja didata atau di skrining.
Untuk kelompok sasaran anak 24-59 bulan intervensi prioritas berupa tata laksana gizi buruk akut. Jika ada kasus Gibur pada balita anak langsung ditangani oleh dokter dan tenaga gizi di puskesmas. Jika kondisi emergency langsung dirujuk. PMT pemilihan bagi anak gizi kurang akut. Anak balita mendapatkan PMT baik dana DAK maupun dana desa. Pemantauan dan promosi pertumbuhan dilakukan terintegrasi secara rutin setiap bulan di posyandu.
Kendala yang dihadapi kelompok sasaran ini adalah PMT dari dana desa untuk balita underweight dan balita tidak naik berat badan belum dianggarkan. Karena yang diintervensi adalah balita stunting. Selain itu belum semua puskesmas melakukan pemeriksaan kecacingan bagi ibu hamil dan balita secara rutin, belum semua anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai standar waktu dan suplemen Taburia tidak diberikan kepada anak sesuai anjuran Nakes.
Rekomendasi
Rekomendasi dalam mendukung pencapaian intervensi spesifik berupa pendataan sasaran remaja institusi dan non institusi melibatkan stakeholder di tingkat desa/ kelurahan.
Selain itu pemberian TTD bagi remaja dan WUS wajib dilakukan melalui koordinasi kolaborasi dengan pihak sekolah. Untuk remaja non institusi dapat berkolaborasi dengan pihak gereja, mesjid dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk membantu remaja non institusi mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Selanjutnya mengoptimalkan penggerakkan masyarakat oleh lintas sektor terkait di tingkat desa sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan terpadu di posyandu, kelas ibu hamil dan lokasi PMT.
Mengintegrasikan layanan primer sesuai cluster untuk peningkatan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat melalui pendampingan motivasi dan dukungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
Selain itu mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi e-PPGM. Juga melaksanakan rapat koordinasi dengan camat, lurah/ kepala desa untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan intervensi stunting di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Selanjutnya melakukan calling keliling untuk mengingatkan orang tua balita hadir di lokasi PMT dengan membawa anak yang akan mendapatkan PMT sesuai kelompok masalah gizi.
KPK SIGAP Sikka- Yuven
