Kutai Kartanegara, kpksigap.com – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-20, Senin (18/11) siang, dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2025. Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Kukar, Junaidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, Junadi, dan Aini Faridah.
“Masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umum untuk memberikan kritik, saran, dan masukan kepada eksekutif sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan Raperda APBD Kukar 2025,” ungkap Junaidi dalam rapat yang juga dihadiri Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, serta perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait lainnya.
Fraksi PDIP Soroti Penguatan PAD dan Efisiensi Anggaran
Juru bicara Fraksi PDIP, Budi Fahmi, memberikan apresiasi terhadap penyusunan Raperda APBD 2025 yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan keuangan daerah. Ia juga mendukung tema pembangunan Kukar 2025, yaitu “Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan,” yang sejalan dengan visi-misi Kukar dalam RPJMD 2021-2026.
“Pendapatan Kukar 2025 diproyeksikan sebesar Rp 7,3 triliun, dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi sebesar Rp 6,2 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan hanya Rp 1 triliun. Kami mendukung Pemkab Kukar untuk terus meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan,” ujar Budi.
Namun, Fraksi PDIP memberikan sejumlah catatan penting, seperti memastikan pengalokasian anggaran sesuai skala prioritas, efisiensi program pemerintah, serta penguatan pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan.
“Anggaran harus digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, dengan mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih,” tambahnya. Fraksi Golkar dan Gerindra Tekankan Kreativitas dalam Pendapatan Juru bicara Fraksi Golkar, Mohammad Jamhari, menyoroti pentingnya kreativitas dalam menggali sumber pendapatan alternatif.
“Pemkab Kukar harus cerdas mencari sumber pendapatan baru, bukan hanya membelanjakan anggaran. Manfaatkan juga bantuan pihak ketiga seperti CSR untuk mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Fraksi Gerindra melalui juru bicara Asnawi Sultan Rahmadani juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemkab Kukar, namun meminta peningkatan pengawasan terhadap OPD yang tidak mencapai target pendapatan.
Penggunaan Jalan Kabupaten untuk Batu Bara Disoroti
Fraksi PKB melalui juru bicara Desman Minang Endianto menyoroti penggunaan jalan kabupaten oleh pertambangan batu bara.
“Kami menerima laporan bahwa jalan yang dibangun dengan APBD digunakan oleh perusahaan tambang. Kepala daerah harus tegas terhadap dinas terkait agar meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Rapat ini juga diisi oleh pemandangan umum dari Fraksi PAN, NasDem, dan PKB yang menyampaikan berbagai masukan terkait pelaksanaan APBD Kukar 2025. DPRD berharap masukan dari semua fraksi dapat menjadi pertimbangan untuk menyempurnakan kebijakan anggaran ke depan.
Penulis: Hn Gea
