Jakarta, kpksigap.com, Senin, 24 Februari 2025 .
Isu politik yang menggemparkan muncul setelah beredarnya kabar bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, diduga mencoba menukar keikutsertaan kepala daerah kader PDIP dalam retret dengan penangguhan penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Isu ini pertama kali mencuat di media sosial yang di angkat oleh salah satu media Nasional pada Minggu, 23 Februari 2025.
Dalam laporan tersebut, pengacara Hasto, Maqdir Ismail, membantah keterlibatan tim hukum mereka dalam pembicaraan soal retret kepala daerah di Magelang.
Politisasi Hukum oleh PDIP?
Pemerhati politik Andre Vincent Wenas menilai bahwa kasus ini semakin memperlihatkan bahwa PDIP selama ini justru yang paling sering melakukan politisasi hukum. Padahal, mereka kerap menuduh pihak lain melakukan hal serupa.
Ia juga mengutip pernyataan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang pernah mengkritik kepemimpinan Megawati karena lebih mengutamakan penyelesaian politik dibanding penghormatan terhadap supremasi hukum.
Surat Instruksi Megawati dan Kebingungan di Internal PDIP
Tidak lama setelah penahanan Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2025, Megawati mengeluarkan surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang meminta kepala daerah PDIP menunda keikutsertaan mereka dalam retret sampai ada perintah lebih lanjut.
Keputusan ini menimbulkan kebingungan di kalangan kepala daerah PDIP yang sudah berada di sekitar Akademi Militer Magelang. Banyak dari mereka akhirnya hanya bisa menunggu di warung kopi sekitar lokasi atau berkumpul di kantor DPD PDIP Yogyakarta. Situasi ini digambarkan sebagai “anak sekolah yang dihukum kepala sekolah dan tidak diizinkan masuk kelas.”
Dampak bagi Kader PDIP
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa mereka yang mengikuti retret sejak awal akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Sementara itu, mereka yang baru bergabung setelah keputusan penundaan hanya akan menerima sertifikat tanda kehadiran.
Kondisi ini semakin memperlihatkan bagaimana dinamika internal PDIP terguncang akibat kasus Hasto.
Kesimpulan: Drama Politik yang Absurd
Andre Vincent Wenas menegaskan bahwa isu ini menunjukkan absurditas dalam manuver politik PDIP. Jika benar terjadi barter antara penangguhan penahanan Hasto dan keikutsertaan retret kepala daerah, maka ini merupakan skandal besar yang melecehkan supremasi hukum.
“Namanya juga absurd, alias tidak masuk akal, mustahil, konyol, dan menggelikan,” pungkasnya.
Dengan kondisi yang semakin tidak menentu, masyarakat kini menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait untuk memastikan kebenaran isu yang berkembang ini.
Kpksigap-Robby-Red
