Viral Pekerjaan Drainase di Depok Ngasal, Dinas PUPR Membisu

KPKSigap.com, Kota Depok – Proyek pekerjaan pembangunan drainase dengan U-Ditch dan penutup di Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok diduga asal-asalan. Beberapa hari selesai dikerjakan sudah hancur dan retak. Hal itu terjadi diduga disebabkan karena lemahnya pengawasan, penggunaan bahan yang tidak sesuai teknis standar, dan metode pengerjaan yang salah.

Pembangunan sistem drainase lingkungan di jalan Ait Solih, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas menggunakan sumber dana APBD Kota Depok. Pelaksana pekerjaan CV. Tamaro Karunia Bersama, sementara Konsultan Supervisi PT. Jirolu Saka Tama dan Konsultan Pelaksana, Naya Nika Konsultan.

Pekerjaan pembangunan sistem drainase selama 60 hari kalender yang dimulai tanggal 25 Maret 2025 dan direncanakan selesai pada 23 Mei 2025. Adapun volume pekerjaan panjang pemasangan U-Ditch sekitar 100 meter dengan anggaran biaya Rp. 102,7 juta. Menurut keterangan warga, pekerjaan U-Ditch dan penutupnya sudah selesai dipasang pada 14 April 2025.

Ketika awak media meminta keterangan warga, ibu D (45 tahun) perihal rusaknya pembangunan sistem drainase tersebut, warga mengatakan pekerjaan pembangunan drainase baru beberapa hari selesai dikerjakan dan tidak mengetahui pasti penyebabnya.

“Salurannya airnya baru selesai dikerjakan beberapa hari kemarin tapi ini sudah hancur semennya, tidak tahu pasti penyebabnya,” katanya dalam keterangannya ditemui di rumahnya, Rabu (30/4/2025).

Sementara itu, warga yang lainnya juga mempertanyakan pekerjaan pembangunan sistem drainase yang hanya satu sisi jalan saja. “Saluran airnya hanya dibangun satu sisi jalan saja. Kenapa pemerintah tidak membangun saluran airnya dua sisi, kiri dan kanan sekalian?” tanya Galih tokoh masyarakat sekitar.

Warga meminta lembaga terkait agar turun langsung ke lokasi untuk melihat dan mengaudit pekerjaan proyek pembangunan sistem drainase lingkungan di Kelurahan Ratu Jaya, Pancoran Mas.

Masyarakat berharap agar pekerjaan drainase yang dibiayai dari pajak rakyat harus dibangun sesuai spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan dalam Rancangan Angggaran Belanja (RAB). Pemerintah diharapkan tidak lepas tangan dan tidak menghambur-hamburkan anggaran di tengah efisiensi ketat pemerintahan presiden Prabowo.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok membisu saat dimintai konfirmasi terkait proyek drainaise yang sudah hancur beberapa hari setelah selesai dikerjakan. Dinas PUPR tidak mau memberikan tanggapan dan menolak.

Begitu juga dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas PUPR, ketika dimintai konfirmasi juga tidak mau memberikan tanggapan dan membisu meskipun sudah memberikan bukti pekerjaan sistem drainaise yang rusak.

KPKSigap, Red – Albert