KPK SIGAP INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
BANYUWANGI – Memasuki bulan suci Ramadan 2026, masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Banyuwangi mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi. Kelangkaan ini memicu kekhawatiran warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan memasak untuk sahur dan berbuka puasa.
Merespons jeritan warga, tim gabungan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI), YBH Pegasus, serta sejumlah awak media melakukan penelusuran lapangan pada Kamis (12/3/2026).
Stok Pengecer Kosong Seminggu
Hasil investigasi di wilayah Singojuruh dan Gendoh menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Sejumlah pengecer mengaku tidak menerima pasokan gas melon tersebut selama hampir satu minggu terakhir.
“Pengiriman terakhir hari Jumat lalu, sampai sekarang belum ada masuk lagi. Stok benar-benar kosong,” ujar salah satu pemilik toko di Singojuruh kepada tim investigasi.
Kejanggalan di SPPBE PT Bumi Jaya Mandiri
Guna menelusuri rantai distribusi, tim mendatangi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT Bumi Jaya Mandiri di wilayah Gambor. Di lokasi tersebut, tim menemukan pemandangan kontras: sejumlah truk pengangkut terpantau sudah terisi penuh tabung LPG 3 kg namun tidak segera diberangkatkan.
Perwakilan manajemen SPPBE, Alex, berdalih bahwa kelangkaan menjelang Ramadan adalah fenomena tahunan akibat meningkatnya konsumsi masyarakat. Namun, alasan tersebut justru memicu tanda tanya besar bagi tim investigasi.
“Jika ini kejadian rutin tahunan, seharusnya sudah ada langkah antisipasi yang matang. Mengapa masyarakat di tingkat bawah sampai kosong, sementara di depo ditemukan truk yang sudah terisi penuh tapi belum didistribusikan?” tegas salah satu anggota tim investigasi.
Tiga Tuntutan LPKNI dan YBH Pegasus
Tim menyoroti adanya indikasi kurangnya transparansi dalam mekanisme penyaluran. Sebagai bentuk fungsi kontrol sosial, LPKNI dan YBH Pegasus mendesak pihak terkait untuk:
Normalisasi Distribusi: Segera menyalurkan stok yang ada agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan.
Perketat Pengawasan: Meminta aparat dan Pertamina mengawasi jalur distribusi guna mencegah praktik penimbunan atau “permainan” oknum di lapangan.
Transparansi Sistem: Membuka informasi distribusi secara jelas agar alur dari SPPBE hingga ke tangan konsumen dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah Hukum Menanti
LPKNI dan YBH Pegasus menegaskan tidak akan tinggal diam jika kondisi ini berlarut-larut. Mereka membuka kemungkinan untuk membawa temuan ini ke jalur hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran regulasi distribusi barang bersubsidi.
“Kami tidak ingin masyarakat kecil menjadi korban, apalagi di tengah kekhusyukan menjalankan ibadah Ramadan. Kami akan terus pantau perkembangannya,” tutup perwakilan tim. Sumber berita: (Red Kurnia Tim Media Kpk Sigap)
