MANADO, kpksigap.com, Jumat, 21 November 2025.
Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Sulawesi Utara mendesak pemerintah untuk memasukkan unsur wartawan secara resmi dalam struktur Tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Penegasan ini disampaikan oleh Sekretaris DPD PJS Sulut, Steven Pandeirot, dalam pernyataan resminya pada Jumat (21/11/2025).
Menurut Pandeirot, keterlibatan jurnalis merupakan elemen strategis agar reformasi di tubuh kepolisian berjalan transparan, objektif, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Reformasi Polri membutuhkan pengawas independen. Wartawan setiap hari bersentuhan dengan masyarakat dan memahami persoalan nyata di lapangan. Karena itu, unsur wartawan harus masuk secara formal dalam struktur Tim Reformasi Polri, bukan hanya menjadi pendamping dari luar,” tegas Pandeiqqot.
Ia menambahkan, pembenahan institusi Polri tidak boleh dilakukan secara tertutup. Tanpa unsur independen, proses reformasi berpotensi bias dan hanya menjadi evaluasi internal.
“Presiden sudah mengambil langkah besar. Agar efektif, struktur tim wajib mencerminkan keterbukaan. Wartawan adalah penyeimbang yang memastikan reformasi berjalan tuntas, bukan setengah hati,” ujarnya.
Pandeirot menjelaskan bahwa jurnalis memiliki akses langsung terhadap suara publik terkait pelayanan kepolisian, penanganan kasus, hingga dinamika penegakan hukum.
“Jurnalis adalah jembatan aspirasi warga. Reformasi Polri tidak boleh tertutup dari suara masyarakat, dan wartawan adalah pihak yang memahami itu,” jelasnya.
Selain itu, di era informasi cepat, Polri dituntut memiliki komunikasi publik yang adaptif dan transparan. Ia menilai wartawan memiliki kompetensi untuk memperkuat pola komunikasi, sehingga institusi tidak terjebak dalam miskomunikasi yang bisa memicu kegaduhan.
“Wartawan memahami bagaimana informasi diterima publik. Mereka bisa membantu Polri mengelola komunikasi agar lebih modern dan responsif,” tambahnya.
PJS Sulut juga menyoroti standar internasional di mana proses reformasi institusi keamanan selalu melibatkan unsur independen, termasuk pers.
“Wartawan memiliki rekam jejak kuat dalam fungsi kontrol sosial. Indonesia perlu mengadopsi praktik terbaik ini agar reformasi berjalan sesuai harapan publik,” tegasnya.
Pandeirot menegaskan dukungan penuh PJS terhadap langkah Presiden Prabowo, namun mengingatkan bahwa komitmen tersebut harus dibarengi dengan struktur tim yang inklusif dan representatif.
“Ini bukan kepentingan profesi. Ini kepentingan masyarakat luas. Wartawan harus berada pada posisi formal dalam struktur tim,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah melantik Tim Reformasi Polri pada 7 November 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, dengan susunan anggota sebagai berikut:
- Jimly Asshiddiqie – Ketua merangkap anggota
- Idham Aziz – Anggota
- Badrodin Haiti – Anggota
- Tito Karnavian – Anggota
- Yusril Ihza Mahendra – Anggota
- Mahfud MD – Anggota
- Otto Hasibuan – Anggota
- Supratman Andi Agtas – Anggota
- Ahmad Dofiri – Anggota
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo – Anggota
PJS berharap susunan tersebut dapat diperkuat dengan unsur wartawan agar proses reformasi berjalan terbuka, akuntabel, dan dipercaya publik..(Tim)
PJS Sulut Dorong Keterlibatan Jurnalis dalam Reformasi Polri
