MANADO-SULUT, kpksigap.com, Sabtu, 05 Juli 2025.
Komitmen untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar di Sulawesi Utara kembali diperkuat lewat pelaksanaan Rapat Konsolidasi Pendidikan Daerah yang berlangsung selama dua hari, 4–5 Juli 2025, di Luwansa Hotel Manado. Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulut dengan fokus pada penguatan perencanaan dan penganggaran daerah dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
Acara ini dibuka secara daring oleh Dr. Eko Susanto, SE, M.Si, Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antarlevel pemerintahan. “Pencapaian target nasional di sektor pendidikan hanya bisa terwujud jika pusat dan daerah berjalan seiring dalam menyusun kebijakan dan penganggaran berbasis kebutuhan nyata,” ujarnya.
Turut hadir dalam konsolidasi ini berbagai pemangku kepentingan kunci, termasuk Bappeda Provinsi Sulut, Bapelitbang kabupaten/kota, serta Dinas Pendidikan dari 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Forum ini menjadi wadah sinergi lintas sektor demi merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan inklusif.
Kepala BPMP Sulut, Febry H. J. Dien, ST, M.Inf.Tech (Man), menekankan bahwa SPM bukan hanya dokumen administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. “Penerapan SPM harus berbasis data, kontekstual, dan menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Tanpa sinergi antarlembaga, tujuan besar ini sulit dicapai,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Dr. Femmy J. Suluh, M.Si, menyebut bahwa SPM mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada anak-anak di seluruh pelosok daerah. “Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena perencanaan tidak menyentuh kebutuhan mereka,” katanya.
Prof. Grevo Gerung, Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Pendidikan, menggarisbawahi pentingnya pendekatan lokal dalam merancang kebijakan pendidikan. “Setiap daerah punya tantangan dan karakteristik tersendiri. Kebijakan SPM harus mampu beradaptasi agar benar-benar memberikan dampak yang optimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Elvira Katuuk, ST, ME, menyatakan dukungan penuh terhadap integrasi SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD. “Inilah saatnya menyelaraskan visi pusat dan daerah untuk pendidikan yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Melalui forum ini, BPMP Sulut berharap seluruh pemangku kebijakan dapat menyusun rencana aksi yang konkret, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dasar. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pendidikan yang tangguh dan inklusif di Bumi Nyiur Melambai.
Dengan sinergi kuat antarinstansi dan dukungan kebijakan yang tepat, Sulawesi Utara optimistis mampu menjadi contoh implementasi SPM Pendidikan yang berhasil di tingkat nasional.(*)
