Blitar | Kpksigap.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kecamatan Sukorejo digelar di Balai Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Rabu (29/1/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk merumuskan prioritas pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Musrenbang tersebut dihadiri perwakilan Wali Kota Blitar yang diwakili Sekretaris Daerah Didik, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Blitar Fredi Hermawan, unsur Forkopimcam, para lurah, ketua LPMK, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur perempuan, lansia, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas.
Camat Sukorejo, Jito Baskoro, dalam sambutannya menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT dan RW hingga kecamatan. Ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam mengakomodasi seluruh usulan masyarakat.
“Jujur kita tahu dan sadar, dengan banyaknya efisiensi anggaran, tidak semua usulan dari kelurahan bisa ter-cover. Tapi kita tidak boleh patah semangat, karena pemerintah tetap harus hadir memberikan pelayanan sesuai visi dan misi Wali Kota,” ujar Jito.
Ia menambahkan, sejumlah isu strategis masih menjadi perhatian, khususnya persoalan banjir di wilayah Kecamatan Sukorejo. Permasalahan tersebut antara lain terjadi di Kali Miri yang berdampak pada Kelurahan Pakunden dan Tanjungsari, serta Kali Ketek yang berpengaruh hingga Kelurahan Tlumpu.
“Isu banjir ini sudah masuk dalam Data Skala Prioritas. Tinggal bagaimana nanti di tingkat kota bisa memberi atensi, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Jito juga menyinggung progres proyek strategis nasional yang tengah berjalan di wilayahnya. Ia menyebutkan dua kelurahan telah mencapai progres 100 persen, sementara kelurahan lainnya masih berada di kisaran 70–80 persen.
“Di lapangan sudah dua yang 100 persen, yakni Kelurahan Sukorejo dan Kelurahan Tlumpu. Target kami akhir Januari atau paling lambat pertengahan Februari semuanya harus 100 persen,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Blitar, Fredi Hermawan, menyatakan pihaknya mendukung penuh proses Musrenbang yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya kelengkapan dan akurasi data dalam setiap usulan agar dapat diprioritaskan di tingkat kota.
“Tantangan kita adalah menyelaraskan keterbatasan anggaran dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Karena itu, kami berharap setiap usulan, terutama terkait banjir dan infrastruktur, didukung data yang benar-benar lengkap,” kata Fredi.
Ia juga memastikan Bagian Tata Pemerintahan siap memfasilitasi koordinasi lintas instansi, khususnya dalam membantu lurah dan kecamatan yang menghadapi kendala di lapangan.
“Kami siap memfasilitasi komunikasi, baik terkait persoalan lahan maupun koordinasi antar-instansi. Targetnya, Februari nanti seluruh program bisa tercapai 100 persen tanpa menyisakan persoalan administratif,” pungkasnya.
Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Sukorejo diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal daerah.
Redaksi | Pramono
