Sei Kandis( Rohul-Riau ), kpksigap.com
Itulah Ungkapan hati ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Sei Kandis, Muhammad Ripai saat menyampaikan kata sambutan pada pembukaan acara Musyawarah Desa Khusus ( Musdessus) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Rabu 15/1/2025 di Balai Pertemuan Desa Sei Kandis, kecamatan Pendalian IV Koto, kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Hadir dalam Musdessus itu, Kades Sei Kandis Suprapto, Pendamping Desa Sei Kandis Fadli, PLD : Riki Yakub, ketua BPD Muhammad Ripai, Pendamping PKH beserta Perangkat desa Sei Kandis lainnya.
Musyawarah dimulai pukul 10.00 Wib dipimpin ketua BPD Muhammad Ripai, bila berkaca pada tahun sebelumnya, kata Ripai, BLT DD yang boleh dianggarkan sebesar 25%, sementara Kades meminta kalau bisa hanya 15% saja paling banyak, dan di jawab oleh ketua BPD yang menentukan itu nanti hasil musyawarah.
Hasil Musdessus Sei Kandis tahun anggaran 2025 memutuskan 27 KPM , terdiri dari 14 KPM warga dusun I ( satu ), 7 KPM warga dusun II ( dua ) dan 6 KPM warga dusun III ( tiga ).
Ditambahkan ketua BPD bahwa paska Musdessus ia mendapat fitnah karena ada warga yang tidak mendapat BLT malah mendatangi istri ketua BPD dan mengatakan apa suami saya tidak dapat BLT karena di coret namanya sama ketua BPD???
Hal itulah yang menyebabkan ketua BPD Sei kandis Muhammad Ripai “Dilema”, karena tidak merasa melakukan hal yang dituduhkan warga tersebut.
Sebagaiman tugasnya, ketua BPD hanya memimpin musyawarah dan adapun hasil musyawarah itu keputusan peserta musyawarah, imbuhnya.
Bahkan sekarang, lanjut Ripai, APBDes Perubahan yang sudah dimusyawarahkan dengan anggota BPD dan ditanda tangani oleh ketua dan anggota BPD bisa hilang, kemudian APBDes P yang diterima ketua BPD setelah dijilid, hanya tertera tanda tangan wakil ketua BPD Suparnin, hal ini juga jadi Dilema bagi kami, ungkapnya.
“Kami sudah mengkonfirmasikan hal ini ke Dinas PMPD Rokan Hulu, ternyata APBDes P tersebut sama seperti yang di terima oleh BPD desa Sei Kandis, kani lihat arsip desa sama juga”, pungkas ketua BPD. ( Das)
