Sintang,kpksigap.com – Kalimantan Barat – Proyek pembangunan gedung Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 25 Sintang di Jl. PKP Mujahidin, Tj. Puri, Kabupaten Sintang, tengah menjadi sorotan tajam.
Proyek yang menghabiskan anggaran negara hingga Rp3,2 miliar dari APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 ini diduga belum selesai meski dana telah dicairkan. Ironisnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat, Rita, memilih bungkam saat diminta klarifikasi oleh media.
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Fortuna Borneo ini terindikasi belum rampung. Sejumlah item pekerjaan penting seperti plafon, lantai, dan pengecatan dilaporkan belum selesai, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi dan pengelolaan anggaran.
“Proyek ini menyedot dana yang sangat besar, tetapi hasilnya jauh dari harapan. Bahkan, hingga penghujung tahun anggaran, banyak pekerjaan yang belum tuntas,” ungkap seorang narasumber di lokasi yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Desakan agar instansi terkait segera turun tangan semakin kuat. Masyarakat meminta audit menyeluruh, mengingat nilai kontrak yang dimenangkan CV. Fortuna Borneo jauh di bawah pagu Rp4,2 miliar. Kemenangan dengan penawaran rendah ini justru berujung pada dugaan pekerjaan yang tak selesai, memicu kecurigaan adanya potensi kerugian negara.
“Sangat penting agar pihak terkait segera memeriksa langsung di lapangan. Jangan sampai ada penyalahgunaan dana yang merugikan pendidikan anak-anak kita,” tegas narasumber tersebut.
Ketika media berupaya meminta tanggapan, Kepala Sekolah SLBN 25 hanya memberikan jawaban singkat. “Kami hanya menerima kunci ruang sekolah saja. Untuk lebih jelas, silakan tanya langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi,” ucapnya.
Namun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Rita, justru enggan memberikan komentar. Sikap bungkam ini hanya menambah kekecewaan masyarakat, yang merasa diabaikan oleh pejabat publik.
Keengganan pejabat memberikan penjelasan memperkuat kecurigaan publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak untuk segera melakukan audit mendalam, mengingat dana yang digunakan berasal dari uang rakyat dan seharusnya dipertanggungjawabkan secara transparan.
Kasus ini menjadi cerminan buruknya pengelolaan proyek pemerintah dan minimnya pengawasan. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang mengorbankan kualitas pendidikan.
( Budi A)
Penulis : Rahmad Maulana
