MEMALUKAN! Pintu Masuk DPRD hingga Kejari Kota Depok Kotor dan Kumuh, Jalan Hancur
Depok, KPKSigap.com ~ Pemandangan memalukan terlihat di pintu akses masuk Gedung DPRD, BPN, Kejaksaan, Pengadilan, dan Imigrasi Kota Depok, Jumat (6/2/2026).
Area yang seharusnya bersih dan terawat justru dipenuhi sampah plastik, sisa-sisa kertas parkir berserakan, daun kering, jalan rusak hingga karung hitam berisi sampah yang diletakkan begitu saja menyambut para pejabat dan masyarakat.
Sampah-sampah tersebut berada tepat di pintu masuk gedung wakil rakyat. Kondisi ini membuat pintu utama DPRD, BPN, Kejaksaan, Pengadilan, dan Imigrasi Kota Depok tampak kumuh dan tidak terurus. Padahal, gedung ini dikelola menggunakan uang negara yang berasal dari pajak rakyat.
Situasi ini memunculkan pertanyaan bagi masyarakat yang lalu lalang ke gedung DPRD, BPN, Kejaksaan, Pengadilan, dan kantor Imigrasi. Bagaimana mungkin lembaga yang setiap hari berbicara soal anggaran, pengawasan, dan pelayanan publik, justru membiarkan akses masuk lingkungan kerjanya sendiri kumuh dan berantakan?
Untuk keberimbangan berita dan kaidah jurnalistik, upaya konfirmasi via pesan whatsapp telah dilakukan kepada beberapa pejabat lembaga terkait. Salah satunya kepada Sekretaris DPRD Kota Depok, Kania Parwanti, terkait keberadaan tumpukan sampah di pintu masuk gedung.
Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada penjelasan atau klarifikasi apa pun yang diberikan. Sikap diam ini semakin memperlihatkan lemahnya kepedulian pengelola gedung.
Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan DLHK Kota Depok, Uut Udara atau Udara Kodratulloh, merespons singkat melalui pesan tertulis.
“Terima kasih atas informasinya,” tuturrnya ketika dimintai tanggapan, Sabtu (7/2).
Namun respons singkat tersebut belum menjawab alasan mengapa area penting milik negara bisa dibiarkan kotor, kumuh dan aspal jalan rusak. Apalagi DPRD, BPN, Kejaksaan, Pengadilan, dan Imigrasi merupakan simbol kehormatan dan pelayanan lembaga publik di tingkat kota.
Potret suram pintu masuk DPRD, BPN, Kejaksaan, Pengadilan, dan Imigrasi saja dibiarkan seperti tempat pembuangan sampah, maka wajar bila publik mempertanyakan keseriusan para pejabat dalam mengurus persoalan yang lebih besar.
Editor: Mursyidi
Reporter: AlbertHS
