SUBANG kpksigap.com– Pemerintah Kabupaten Subang setiap Tahun nya selalu Merencanakan Anggaran Pembangunan Baik Insfratuktur Jalan , Rehabilitasi Jembatan dan sekolah serta Lain lain nya dengan Anggaran baik dari APBD maupun Anggaran APBN melalui Dinas PUPR Bina Marga, Dinas PUPR Cipta Karya Maupun Dinas PUPR Tata Ruang Kabupaten Subang dan Desa Desa.
Sabtu (7/12/2024)
Namun tersimpan adanya kongkalingkong PPK dengan para pelaku Usaha kontraktor baik PT maupun CV yang menjadi Pemenang Tender hingga juksung dalam pelaksanaan nya tidak sesuai Ekspektasi, Spesifikasi maupun RAB nya, yang mana banyak nya proyek proyek Insfratuktur Jalan Rabat beton, Hotmix jalan maupun Rehabilitasi jembatan dan sekolah menjadi Polemik yang banyak di soroti oleh Awak Media ,yang terkesan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan nya Asal Asalan tidak teruji kualitas maupun kuantitasnya yang di Akibat kurang nya pengawasan dari Dinas PUPR sebagai Pelaksana Tugas mengkondisikan pembangunan Subang ke arah lebih baik lagi.
Begitu Banyak pemberitaan di Media Online pelaksana pembangunan nya di keluhan masyarakat sebagai penerima manfaat tentang kualitas pekerjaan nya Asal jadi,
bersuara tidak ditanggapi bahkan dinas PUPR Tutup mata tutup telinga seakan membiarkan walau tersiar dibeberapa Media Online, dan yang paling Miris ketika para wartawan mau mengkonfirmasi terkait salah satu proyek ke Dinas PUPR Kabag jalan maupun Jembatan belum pernah ada dan sulit dikonfirmasi,
Apa betul para pejabat Dinas PUPR Alergi terhadap para Awak Media atau Wartawan?
Seringnya para Awak Media yang hendak konfirmasi ke kantor PUPR terkait pembangunan tersebut para pejabat ga pernah ngantor?? ga mungkin ga ada ??
Apakah setiap turun Anggaran di Realisasi hanya memikirkan Presentasi dan Komisi???
Kemana pengawasan dari Dinas tersebut??
peran penting organisasi kewartawanan akan terus memantau dan ikut mengawasi setiap Realisasi pembangunan baik Insfratuktur jalan maupun Rehabilitasi jembatan dan bangunan lain nya, dan banyak ditemukan pekerjaannya yang melanggar aturan dan tidak sesuai spesifikasi RAB Asal jadi, banyak nya papan proyek yang tidak dipasang para kontrakto/ pemborong Langgar UU (KIP) dibiarkan begitu saja tanpa Teguran oleh pengawas pelaksana yang membuat publik bertanya tanya dari mana Anggaranya?
Dalam pelaksana pekerjaan para pengawas dari instansi jarang terlihat di lokasi seperti tidak di Awasi para pejabat pun lari apalagi di konfirmasi sehingga jelas kebocoran Anggaran itu sudah pasti dan sangat merugikan keuangan Negara yang hanya dijadikan investasi oleh kaum pejabat yang berdasi dan para Oligarki yang sudah terorganisasi yang penting Komisi tapi ga mau kalau di bilang korupsi hingga menghindar di konfirmasi.
(KPKsigap – RED – Mangsubang/Ujang)
