Terungkapnya Skandal Bensin Oplosan di PT Pertamina, Apakah Ini Awal dari Pengungkapan Jaringan Mafia Migas? Jakarta, kpksigap.com, Senin, 03 Maret 2025. Digitalisasi telah menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan praktik korupsi di berbagai sektor, termasuk pengadaan barang di kementerian dan lembaga pemerintah. Upaya serupa juga pernah diusulkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Namun, implementasinya di Pertamina tampaknya menemui hambatan. Terbongkarnya kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga, yang melibatkan praktik pengoplosan bahan bakar dari Pertalite menjadi Pertamax, mengungkap adanya penyalahgunaan wewenang di tingkat direksi. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga terlibat dalam praktik tersebut . Selain direksi, pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik korupsi ini antara lain oknum di lembaga pemeriksa laporan keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sering melakukan kunjungan kerja ke Pertamina, serta partai politik yang memiliki keterkaitan dengan pejabat di lembaga legislatif . Petral (Pertamina Energy Trading Limited), anak perusahaan Pertamina yang beroperasi di Singapura sejak 1992, sebelumnya terlibat dalam pengaturan impor minyak bersama Global Energy Resources milik Riza Chalid. Meskipun Petral dibubarkan pada 2015, jaringan mafia migas diduga masih beroperasi melalui individu-individu yang memiliki koneksi kuat . Kasus korupsi di PT Pertamina ini tidak hanya merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun , tetapi juga berdampak pada kualitas bahan bakar yang diterima oleh masyarakat. Praktik pengoplosan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan, menambah beban ekonomi masyarakat . Harapan muncul bahwa dengan terbongkarnya kasus ini, aparat penegak hukum dapat mengungkap jaringan mafia migas hingga ke akar-akarnya. Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, dan diharapkan proses hukum berjalan transparan serta adil . Penting bagi pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap PT Pertamina Patra Niaga guna memastikan tidak ada praktik korupsi serupa di masa mendatang . Selain itu, masyarakat perlu waspada terhadap dampak kualitas bahan bakar yang mungkin timbul akibat praktik pengoplosan ini. *Andre Vincent Wenas, MM, MBA., adalah Pemerhati Ekonomi dan Politik serta Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP). (Kpksigap-Red-Robby)

  Jakarta, kpksigap.com, Senin, 03 Maret 2025. Digitalisasi telah menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan praktik korupsi di berbagai sektor, termasuk pengadaan barang di kementerian […]