KPK SIGAP INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
BANYUWANGI – Masalah pertambangan di Gunung Tumpang Pitu yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) kembali memanas. Pak Amir, seorang aktivis lokal yang vokal menyuarakan isu lingkungan dan hak negara, memberikan pernyataan keras terkait operasional tambang emas tersebut. Ia menilai adanya kejanggalan besar yang merugikan negara dalam skala masif.
Persoalan Lahan Kompensasi dan Legalitas
Dalam keterangannya, Pak Amir menyoroti masalah Lahan Kompensasi (Lakom) yang menjadi syarat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Menurutnya, ada indikasi manipulasi di mana lahan yang diserahkan sebagai pengganti justru menggunakan tanah negara.
“Lahan kompensasi 1 banding 2 itu kewajiban, tapi yang digunakan justru tanah negara. Ini jelas-jelas merampok harta kekayaan negara,” tegas Amir.
Ia juga menambahkan bahwa proses perizinan pertambangan tersebut diduga kuat melanggar aturan karena Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang spesifik mengatur mengenai pertambangan mineral.
Potensi Logam Lain dan Hilangnya Aset Hutan
Selain masalah lahan, Pak Amir mempertanyakan transparansi hasil tambang. Ia menyebut bahwa izin yang dikantongi perusahaan hanyalah untuk emas, namun di lokasi tersebut terdapat berbagai jenis logam mulia lainnya yang ikut terangkut.
Tak hanya itu, nasib tegakan kayu di kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan juga menjadi perhatiannya.
Ke mana kayu-kayu tersebut dialirkan?
Apakah perusahaan memiliki izin menjual kayu hasil pembukaan lahan?
Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari hilangnya aset hutan lindung tersebut?
Aduan kepada Anggota DPRD dan Harapan pada Presiden Prabowo
Pak Amir mengaku telah menyampaikan seluruh temuan dan keresahan ini kepada Pak Suwito, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi yang berasal dari partai Gerindra Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Besar harapannya agar informasi ini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini bahwa hanya ketegasan Presiden yang mampu mengusut tuntas dugaan pengrusakan hutan dan perampokan kekayaan negara di ujung timur Pulau Jawa ini.
“Harapan saya bersama tim yang cinta NKRI, Pak Prabowo bisa mendengar ini dan langsung memerintahkan jajarannya untuk menangani khusus persoalan tambang emas di Banyuwangi. Ini adalah pengrusakan hutan yang disengaja,” pungkasnya. Sumber berita: (Red Kurnia Tim Media Kpk Sigap)
