KEPULAUAN ARU, MALUKU, kpksigap .Com – Kepala Desa Marlasi kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru membohongi perangkat desa BPD dan linmas.
Ketua Badan Permuswaratan Desa Marlasi Hony Waitabi kepada KPK – SIGAP senin 14/4/2025) di kejaksaan Negeri kepulauan Aru mengatakan bahwa mereka merasa kecewa terhadap kepala desa marlasi Fransiskus Wamir yang sudah menjanjikan pembayaran hak hak kami pada tanggal 11 april 2025 sesuai surat pernyataan yaang di buat Oleh yang bersangkutan.
Ternyata yang bersangkutan belum mendapat uang untuk membayar hak hak kami .Dengan sendirinya kades meminta waktu lagi di tanggal 14 april 2025 untuk membayar hak hak kami di hadapan camat ternyata sama saja kades membuat pembohongan kepada kami” Ungkap Hony.
Sambung Hony” yang menjadi pertanyaannya pada tahun 2024 pencairan alokasi dana desa ( ADD) tahap ll dan lll kenapa kepala desa tidak langsung membayar hak hak kami . Hal ini kami menduga anggaran alokasi dana desa tahap ll dan lll serta hak hak kami yang beesumber darib anggaran alokasi dana desa ( ADD) sudah di gelapkan untuk kebutuhan pribadinya.
Maka kami langsung mendatangi kantor kejaksaan Negeri kepulauan Aru untuk membuat laporan terkait hal ini.
Kasi lntel kejaksaan Negeri kepulauan Aru Faisal Adhyaksa SH. yang di konfirmasih KPK – SIGAP pada sat itu , dirinya mengatakan bahwa untuk keluhan perangkat desa BPD dan linmas desa marlasi saya siap menerima. Namun kasi lntel menyerankan kepada perangkat desa BPD dan linmas untuk membuat laporan secara resmi menyusun dengan baik cantumkan nama tanggal serta uraian beserta bukti bukti yang ada ketika laporan sudah siap dan diserahkan kepada kami untuk di tindak lanjuti.
Yahukimo – KPK Sigap.com // Dari rakyat untuk rakyat, dalam rangka memperingati HUT Yonif 641/Bru ke-60 Tahun. Satgas Yonif 641/Bru melalui Pos Kurima melaksanakan karya […]
JEMBER kpk sigap. Com 1/06/2025// Lembaga Bantuan Hukum Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (LBH FAAM) Jember melontarkan kecaman keras terhadap penanganan kasus penyelundupan narkoba oleh […]
Transparansi CSR di Kota Bekasi Didorong Lewat Revisi Regulasi dan Pembentukan Lembaga Pengawasan* KOTA BEKASI KPK sigap- Dialog Publik dan Diskusi Media yang digelar Persatuan […]