Minahasa Tenggara, kpksigap.com, Jumat 7 Maret 2025.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar apel perdana di bawah kepemimpinan Bupati Ronald Kandoli dan Wakil Bupati Fredy Tuda (RK-FT) di Lapangan Ompi Ratahan, Kamis (6/3/2025).
Apel ini menjadi momen penting bagi pasangan pemimpin baru untuk menyampaikan arah kebijakan serta menegaskan komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Ronald Kandoli menyampaikan rasa syukur karena dapat memimpin apel perdana bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Mitra dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menekankan pentingnya fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ditemui awak media Bupati menegaskan “Saya ingatkan kepada seluruh jajaran Pemkab Mitra dan ASN untuk tetap fokus melayani masyarakat. Kami sebagai pemerintah akan selalu menilai setiap kinerja di setiap jajaran,” ujar Bupati RK.
Selain menyoroti peningkatan kualitas kinerja pemerintahan, Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan aset dan barang milik daerah secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu perhatian utama adalah penyelesaian administrasi aset yang belum jelas statusnya, termasuk kepemilikan tanah di kompleks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mitra Sehat dan di sekitar kantor bupati.
“Saat ini kita tengah dalam proses penyelesaian dokumen LKPD Tahun Anggaran 2024. Saya mendapat laporan banyak aset yang belum jelas administrasinya. Contohnya, masalah kepemilikan tanah di kompleks RSUD Mitra Sehat dan area kantor bupati. Ini sudah berlarut-larut dan belum selesai. Saya sudah instruksikan ke Bidang Aset agar segera diselesaikan,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan itu, RK meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyiapkan dokumen pertanggungjawaban yang diminta oleh auditor negara guna memastikan Kabupaten Mitra dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pemeriksaan BPK sementara berlangsung, dan saya bersama Pak Wakil Bupati menargetkan Kabupaten Mitra kembali mendapatkan opini WTP. Saya minta ini harus menjadi atensi seluruh kepala dinas, badan, kabag, hingga camat. Semua harus proaktif bekerja sama. Jika ada yang tidak kooperatif, segera laporkan,” tandasnya.
Dengan pengelolaan keuangan dan aset yang lebih optimal, akuntabel, dan profesional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Ronald Kandoli optimistis Kabupaten Minahasa Tenggara semakin maju, masyarakat sejahtera.
Direksi Kpksigap/Red
Robby-Meydi
