TOP 5 SUMUT! Bupati Taput Sabet Penghargaan Bergengsi Reformasi Hukum dari Kemenkumham
Tapanuli utara, (sumut) kpksigap.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat provinsi. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si, didampingi Wakil Bupati Dr. Deni Lumbantoruan, M.Eng, resmi menerima penghargaan Reformasi Hukum dan Layanan Hukum Daerah dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Senin (23/02/2026).
Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen kepemimpinan “JTP-Deni” dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan bagi masyarakat Taput.
Pencapaian Luar Biasa di Level Provinsi
Berdasarkan penilaian objektif dari Kemenkumham Sumut, Tapanuli Utara berhasil menduduki posisi elit dalam dua kategori utama:
Peringkat 4 Se-Sumatera Utara: Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH).
Peringkat 5 Se-Sumatera Utara: Implementasi E-Report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
”Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari peningkatan kualitas transparansi informasi publik dan kemudahan akses bantuan hukum yang kini jauh lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Bupati Jonius Taripar dalam sambutannya.
Hukum Hadir Hingga ke Pelosok Desa
Keberhasilan ini tidak lepas dari inovasi strategis pemda dalam membentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Hal ini memastikan bahwa warga di pelosok tidak lagi buta hukum dan mendapatkan perlindungan yang setara.
Bupati menyampaikan apresiasi mendalam kepada para Camat, Kepala Desa, dan Lurah sebagai garda terdepan. Beliau menegaskan bahwa penghargaan ini harus menjadi bahan bakar motivasi untuk terus melayani.
”Kita tidak boleh berpuas diri. Reformasi hukum harus terus diperkuat demi membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Poin Utama Transformasi Hukum Taput:
Kategori Prestasi Dampak bagi Masyarakat
Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tata kelola regulasi daerah yang lebih profesional.
E-Report JDIH Informasi produk hukum dapat diakses secara transparan via digital.
Kadarkum & Posbankum Masyarakat desa mendapatkan pendampingan hukum gratis dan edukasi. Oleh: Div.hukum sumut
Reporter satria JHG
Editor mursyidi
