‎Tim Gempar Kawal Pengelolaan dan Panen Lahan Kelapa Eks PT. MTDC di Mokupa Minahasa

‎Minahasa-Tombariri, kpksigap.com, Sabtu, 25 Oktober 2025.
‎Tim Gerakan Masyarakat Peduli Aset Rakyat (GEMPAR) yang dipimpin langsung oleh Ketua Djulham Usman, bersama para anggota Maimuna Maaku, Rinny F. M. Soputan, Tesalonika Mende, S.Tr.M, Johny D. Rakian, S.E, Ronald D. Rawung, Glen Lukas, dan Meycki F. Mamentu, melaksanakan kunjungan lapangan ke lahan kelapa seluas 118 hektar yang sebelumnya dikelola oleh PT. MTDC.. Sabtu, 25/10/2025.
‎
‎Lahan tersebut berlokasi dekat kawasan strategis Wisata Tasik Ria, eks Mandao Beach Hotel (MBH), Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa. Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah nyata Tim Gempar dalam menjalankan mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan pengelolaan, pengawasan, dan optimalisasi aset daerah.
‎
‎Dalam kegiatan tersebut, Tim Gempar turut memantau secara langsung proses panen buah kelapa oleh petani kelapa yang hasil penjualannya akan disetorkan sepenuhnya ke kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Seluruh kegiatan panen dilaksanakan dengan pengawasan ketat oleh Tim Gempar guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan penyalahgunaan hasil panen.
‎
‎Ketua Tim Gempar, Djulham Usman, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menjaga amanah yang diberikan oleh pemerintah provinsi Sulut.
‎
‎“Kami bekerja dengan prinsip jujur dan bertanggung jawab. Setiap hasil dari pengelolaan lahan kelapa ini akan kami pastikan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Usman.
‎
‎Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata sinergi antara masyarakat, tim pengawas, dan pemerintah dalam menjaga aset daerah agar tetap produktif dan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi lokal, khususnya di wilayah Minahasa dan sekitarnya.
‎
‎Dengan semangat kolaborasi dan pengawasan terbuka, Tim Gempar bertekad menjadikan pengelolaan lahan kelapa di Mokupa sebagai model pengelolaan aset daerah yang berintegritas dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara.. (oby)
‎