KPK SIGAP INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
LAMONGAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andriati Kusumawardani, menggelar Reses Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Balai Desa Sukosongo, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Sabtu (4/7/2026) sore.
Kegiatan ini menjadi wadah serap aspirasi yang dihadiri ratusan warga, unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga tokoh pemuda setempat.
Acara yang berlangsung khidmat tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mencerminkan komitmen kebersamaan dalam mengawal pembangunan daerah dari tingkat akar rumput.
Sinergi Pemerintah Desa dan Legislatif
Dalam sambutannya, Kepala Desa Sukosongo bersama Kepala Desa Sidomukti memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran legislator PKB tersebut. Kedua kepala desa sepakat bahwa forum reses ini merupakan momentum strategis untuk menjembatani kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan penganggaran di tingkat kabupaten.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah desa dan anggota legislatif terus menguat, sehingga program-program pembangunan yang diusulkan masyarakat dapat terealisasi secara merata dan tepat sasaran,” ujar Kepala Desa Sukosongo dalam sambutannya.
Merespons hal tersebut, Andriati Kusumawardani memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan diri secara formal sebagai representasi masyarakat Dapil II. Ia menegaskan komitmen politiknya untuk mengawal setiap usulan warga agar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
Mekanisme Usulan dan Dialog Interaktif
Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, pendamping kegiatan, Suharmadi, memberikan pemaparan mengenai mekanisme pengajuan usulan pembangunan. Ia menjelaskan bagaimana program pemerintah daerah maupun program dana aspirasi (pokir) dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.
Pada sesi dialog, antusiasme warga terlihat dari dinamisnya usulan yang disampaikan. Beberapa poin krusial yang menjadi aspirasi utama masyarakat Desa Sukosongo dan sekitarnya meliputi:
Infrastruktur: Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan poros desa.
Pertanian: Ketersediaan pupuk, sarana pengairan, dan modernisasi alat pertanian.
Ekonomi & Sosial: Pemberdayaan UMKM lokal, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, serta program kesejahteraan sosial.
Semua masukan tersebut dicatat secara resmi untuk kemudian ditelaah dan diperjuangkan dalam rapat-rapat fraksi maupun komisi di DPRD Kabupaten Lamongan.
Pengamanan dan Kondusivitas
Acara
Mengingat kegiatan ini melibatkan massa dalam jumlah cukup besar, unsur Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui fungsi Intelkam turut melakukan monitoring, koordinasi, dan deteksi dini di sekitar lokasi. Langkah preventif ini dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan kondusif, sekaligus mengantisipasi dinamika politik di tingkat lokal.
Melalui reses ini, diharapkan hubungan konstitusional antara anggota DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat dapat semakin solid. Hubungan yang harmonis ini menjadi modal penting untuk menyusun kebijakan pembangunan yang akuntabel dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kabupaten Lamongan. Sumber berita: (Red Kurnia)
