Pidato Tahunan Prabowo Dinilai “Dramatis”, Hotman Samosir: Presiden Serasa Sedang Kampanye Pilpres
Jakarta, KPKSigap.com – Pidato tahunan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025), menuai kritik tajam dan argumentatif dari aktivis sosial, politik dan hukum, Hotman Samosir, S.H., D.Com, yang juga sebagai founder PILAR. Menurutnya, pidato tersebut lebih banyak berisi retorika dan terkesan “dramatis” tanpa data dan arah kebijakan yang nyata dan konkret, seolah-olah Prabowo masih berada dalam situasi kampanye pemilihan presiden (Pilpres).
Hotman menegaskan, setelah hampir sepuluh bulan menjabat, seharusnya seorang presiden mampu menyampaikan capaian nyata dengan data, peta jalan kebijakan dengan kajian, serta solusi strategis atas berbagai masalah bangsa yang kompleks.
“Maaf, menurut saya, pidato tahunan bapak presiden Prabowo kebanyakan “retoris” dan “dramatis “. Seolah-olah ia masih Capres, padahal sudah hampir setahun menjabat. Ini bukan forum kampanye, tetapi laporan pertanggungjawaban kepala negara,” tegas aktivis Hotman ketika dimintai keterangannya, Minggu (17/8).
Lebih jauh, ia menyinggung fenomena yang kembali muncul dalam pemerintahan presiden Prabowo: Asal Bapak Senang (ABS). Fenomena ini, menurut Hotman, sangat berbahaya karena hanya menonjolkan laporan manis dari pembantu presiden, tanpa menyajikan kajian mendalam dan fakta apa adanya di lapangan.
“Kita kembali ke era ABS. Bedanya dengan eks presiden Jokowi, dia sering turun langsung mengecek, tidak percaya begitu saja pada laporan bawahannya. Di masa presiden Prabowo, ABS justru kembali subur,” katanya.
Hotman menyebut, masyarakat butuh kepemimpinan yang realistis, bukan sekadar pidato berisi jargon politik. Ia menyoroti sejumlah isu penting yang disebut namun tidak diikuti solusi konkret, satset dan tegas, mulai dari penegakan hukum, kemiskinan, pengangguran, hingga tata kelola sumber daya alam.
“Kalau hanya menyebutkan masalah tanpa langkah nyata, itu sama saja menyuguhkan retorika kosong. Rakyat menunggu aksi, bukan kata-kata,” ujarnya.
Menurut Hotman, salah satu kegagalan besar dari pidato tahunan itu adalah absennya kejelasan soal penegakan hukum dan HAM. Ia menilai, di tengah maraknya kasus korupsi, kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, dan mafia perizinan, presiden justru tidak menampilkan komitmen tegas.
“Hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kalau presiden tidak bicara jelas soal ini, publik bisa menilai bahwa penegakan hukum bukan prioritas,” ujarnya lagi.
Ia juga menggarisbawahi kontradiksi antara klaim swasembada pangan dengan kenyataan harga pangan yang terus melambung. Hotman menilai, ini adalah salah satu contoh nyata inkonsistensi yang menunjukkan pidato presiden lebih bersifat simbolik ketimbang substantif.
“Bagaimana mungkin bicara swasembada, sementara harga beras, dan kebutuhan pokok lainnya melonjak tinggi? Fakta di pasar jelas berbeda dengan pidato di podium,” sindirnya.
Selain itu, Hotman menyoroti soal ketimpangan sosial yang semakin nyata. Menurutnya, pidato tahunan seharusnya menjadi momentum untuk menawarkan solusi komprehensif, bukan hanya memoles narasi persatuan.
“Persatuan memang penting, tapi tidak bisa hanya diucapkan. Persatuan elite politik akan unfaedah jika ketimpangan sosial dibiarkan di tengah masyarakat, kalau rakyat kecil terus menjerit sementara elite sibuk bagi-bagi kekuasaan dan berjoget ria di acara kenegaraan,” ungkapnya.
Hotman juga menyinggung kebebasan beribadah dan pendirian rumah ibadah yang hingga kini masih tersendat oleh aturan diskriminatif. Namun dalam pidato tahunan Prabowo, isu ini hanya dilewati sekilas tanpa komitmen perubahan.
“Kebebasan beribadah itu hak konstitusional. Tapi realitanya, pendirian rumah ibadah masih sering dipersulit dan ditolak. Presiden tidak memberi sinyal adanya reformasi regulasi,” paparnya.
Lebih keras lagi, ia menyoroti politik transaksional yang menurutnya semakin vulgar di era Prabowo. Alih-alih memperkuat demokrasi, pemerintah justru terlihat sibuk konsolidasi kekuasaan melalui bagi-bagi kursi.
“Kalau ini terus menjadi “kearifan lokal”, maka kita tidak sedang memperkuat demokrasi, melainkan membangun oligarki. Demokrasi hanya jadi slogan kosong,” kata Hotman.
Ia juga menilai, sengkarut pajak dan perizinan yang dikeluhkan rakyat dan pelaku usaha seolah diabaikan. Presiden tidak menyampaikan strategi untuk menyederhanakan sistem pajak maupun perizinan yang kerap menjadi sarang pungli. “Padahal, reformasi pajak dan perizinan itu kunci untuk meningkatkan iklim investasi. Tapi sayangnya, itu tidak muncul dalam pidato,” ungkapnya lagi.
Hotman bahkan membandingkan gaya kepemimpinan di beberapa negara lain yang lebih terbuka terhadap kritik dan berani melakukan reformasi. Menurutnya, presiden seharusnya tidak sekadar memoles citra lewat pidato, melainkan menyajikan langkah nyata yang terukur.
“Di negara lain, pidato tahunan diisi data capaian, target jelas dan realistis, serta akuntabilitas. Kita masih berkutat dengan retorika politik,” ucapnya lagi.
Di akhir keterangannya, aktivis Hotman Samosir menekankan bahwa pidato tahunan bukan ruang basa-basi politik, melainkan kontrak moral presiden dengan rakyat.
“Pidato tahunan seharusnya bukan seremoni, bukan panggung kampanye ulang. Ini janji moral kepada rakyat bahwa negara hadir dengan solusi nyata. Rakyat Indonesia tidak butuh hanya retorika di podium,” pungkas Hotman.
Editor: Mursyidi
Reporter: AlbertHS
