KPK SIGAP.COM – Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Bina Konstruksi (BMBK) dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat, Yosep Suhandi, ditemui Tim Investigasi Nasional KPK SIGAP di ruang kerja di Kantornya di Kaper, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores – Nusa tenggara Timur (NTT), Rabu pagi (22/10/2025) menyebutkan adanya 133 paket proyek di Dinas itu TA.2025. Ia merincikan dari total jumlah ini, sebagiannya termasuk untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas.
Adapun pekerjaan fisik hanya 60 paket dengan Total pagu sebesar Rp 45 miliar. Puluhan paket fisik ini kata Dia, adah untuk jalan dan jembatan serta jaringan irigasi yang tersebar di 10 kecamatan dari total 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat.
” Total 133 paket proyek jalan dan irigasi di Dinas ini untuk tahun anggaran 2025. Termasuk untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas. Pagunya Rp 45 miliar. Dari total jumlah paket proyek ini, yang fisik hanya 60 paket, dan yang berkontrak hanya 18 paket dengan total pagu sebesar Rp 18,6 miliar,” ungkap Kadis Yos
Pihaknya merinci 18 paket proyek fisik T.A.2025 dengan total nilai pagu sebesar Rp 18, 6 miliar dengan rincian masing-masing , dan wilayah penyebarannya adalah :
1. Jalan Werang Paku di Sano Nggoang, Rp 2 miliar.
2. Jalan Dalong – Wae Moto – Pau – Sok Rutung, di Mbliling, Rp 1,5 miliar .
3. Pong Cowang – Kaca – Rempong -Lalang, di Mbeliling, Rp 750 juta.
4. Peningkatan jalan Ngalor Kalo – Persawahan Munting – Tadi Bara , di Kec.Lembor, Rp 750 juta.
5. Sp. Rangga – Ker – Nangka , di Kecamatan Lembor, Rp 1 Miliar.
6. Nanga Bere – Benteng Dewa – Manga Lili, di Kec.Lembor Selatan, Rp 1,5 miliar.
7. Peningkatan Sp. Peri – Ngancar – Buru, di Kec.Lembor Selatan, Rp 750 juta
8. Peningkatan jalan Sp. Lema – Lale – Bonda, di Kec.Lembor Selatan, Rp 1 Miliar.
9. Sp.Kaca – Ules – Nandong – Wae Liang, di Kecamatan Lembor Selatan, Rp 1 miliar.
10. Sp.Kaca – Wae Menge, di Kec. Lembor Selatan, Rp 3 miliar.
11. Rai – Wangkung – Pungkang, di Kec. Boleng, Rp 500 juta.
12. Ruas jalan ke Kolong – Rewas , di Kecamatan Ndoso, Rp 500 juta
13. Coal – Kasong, di Kec. Kuwus, Rp 800 juta
14. Lanjutan penggusuran jalan Verhoven menuju Pantura, di Kec. Komodo, Rp 200 juta.
15. Pembangunan Jembatan Wae Baling ( Ruas Pungkang – Rentung – Wersawe, di Kec. Mbliling/Boleng, Rp 1,5 miliar
16. Pembangunan Jembatan Wae Impor, di Kec.Kuwus Barat, Rp 1,5 miliar.
17. Pembangunan Irigasi Wae Ndeweng, Desa Lale – Kec.Welak, Rp 150 juta.
18. Pembangunan Jaringan Irigasi Wae Weter 2, di Kec. Sano Nggoang , Rp 200 juta.
Sisanya, 42 paket dari total pekerjaan fisik 60 paket belum berkontrak, dan menurut Kadis Yos, tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Penyebabnya, menurut Kadis Yos ada banyak hal. Namun yang paling dirasakan dan sangat berpengaruh adalah ketakutan ASN menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini telah disampaikan secara gamblang dan blak-blakan oleh Kadis Yos dalam forum Rapat Internal Komisi 2 DPRD Kabupaten Manggarai Barat bersama sejumlah pimpinan OPD di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Barat, 6 Oktober 2025.
” Saya sudah sampaikan di rapat komisi 2 DPRD saat itu. Kedepan, kita akan kesulitan mendapatkan PPK. Sekarang ini semua orang takut jadi PPK karena risikonya terlalu berat. Jika terbukti bersalah dan divonis penjara akibat kelalaian pihak penyedia jasa dan konsultan pengawas, yang PNS dipecat dan gajinya ikut hilang. Kalau sudah begini, yang jadi korban bukan hanya PPK tapi juga keluarga. Tidak ada bantuan hukum dari Pemda untuk Kadus korupsi, “ ungkap Kadis Yos penuh keprihatinan atas nasib ASN yang menjadi PPK dan ditimpa persoalan hukum.
Menurutnya, ketakutan ASN menjadi PPK saat ini dipicu oleh peristiwa penetapan dan penahanan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan jalan jalur Golo Welu -Orong senilai Rp 24 miliar yang dikerjakan oleh PT.Putri Carissa Mandiri (PCM) 2021 dan 2022. Satu dari 5 tersangka yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (Kejati Mabar), September 2025, ternyata Kepala Bidang (Kabid) di Dinas ini selaku PPK pada proyek lima tahun lalu itu.
” Memang ada banyak penyebab pembatalan sejumlah proyek fisik di Dinas ini untuk tahun 2025. Tetapi yang paling dirasakan oleh kami di di Dinas ini adalah ketakutan menjadi PPK akibat penetapan dan penahaan Pak Yos Jemali selaku PPK pada proyek Golowelu Orong. Pak Kabid itu ‘jendralnya’ urusan pengadaan barang dan jasa yang sangat berpengalaman dan berdisiplin tinggi. Dia figur panutan yang sangat berintegritas. Tapi kalau Dia yang jadi panutan bisa tumbang, apalagi para staf yang lain jadi ketakutan semua jadi PPK,” tegasnya.***
Penulis : Tim Investigasi Nasional KPK SIGAP.
Editor : Redaksi .
