Melawi, kpksigap.com – Proyek yang didanai oleh negara kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Proyek Peningkatan Jalan Laman Bukit – Nanga Kayan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang bernilai fantastis Rp11,6 miliar, diduga menyimpan masalah besar.
Dugaan adanya kolaborasi antara oknum pejabat dengan perusahaan pemenang tender mencuat setelah ditemukan kejanggalan dalam proses tender proyek. Proyek yang dikerjakan oleh CV Karya Borneo Raya ini disebut-sebut hanya memiliki satu peserta lelang, sebuah fenomena yang jarang terjadi dan memunculkan tanda tanya besar.
“Proyek ini sejak awal pelaksanaan tender hingga pelaksanaannya berpotensi melawan hukum dan merugikan uang negara,” ungkap Yayat Darmawi, SE, SH, MH, Koordinator Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK INDONESIA).
Sorotan Tender Tunggal
Mengacu pada data LPSE Kabupaten Melawi, proyek ini hanya menarik satu penawaran dari CV Karya Borneo Raya. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pengaturan pemenang tender.
“Kegiatan ini senilai Rp11.678.788.000 dari APBD Kabupaten Melawi tahun anggaran 2024. Kondisi ini sangat tidak biasa dan menunjukkan adanya dugaan kuat persekongkolan,” tambah Yayat.
Menurutnya, praktik ini melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Persekongkolan tender adalah kejahatan murni yang harus diberantas,” tegasnya.
Kualitas Proyek Dipertanyakan
Faisal (47), seorang warga Kalimantan Barat, menyoroti kualitas pekerjaan proyek ini. Menurutnya, ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
“Pengerasan aspal di proyek ini terindikasi tidak sesuai spesifikasi. Jika benar, ini akan sangat merugikan masyarakat dan negara,” ujar Faisal. Ia mendesak BPKP dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun ke lapangan guna memverifikasi kelayakan proyek.
Tantangan di Lapangan
Proyek ini melewati daerah marginal dan kebun sawit, sehingga kualitas jalan sangat penting untuk menopang aktivitas masyarakat setempat. Jika pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi, dampaknya bisa sangat luas.
Langkah Lanjut
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih mengupayakan konfirmasi dari pihak terkait, termasuk dari Dinas PUTR Kabupaten Melawi dan CV Karya Borneo Raya.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah sangat penting. Publik pun menanti tindakan tegas dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas dugaan ini.
“Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal keadilan bagi masyarakat dan integritas pemerintah,” kata Yayat menutup pembicaraan.
Sumber : Nusantaranews86.id
Penulis : Rahmad Maulana
