Itwasda Polda Sulut Laksanakan Audit Kinerja Tahap II di Polres Bitung, Wujudkan Tata Kelola Polri yang Transparan dan Akuntabel ‎

‎Bitung, kpksigap.com, Rabu, 15 Oktober 2025.
‎Tim Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Utara melaksanakan Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2025 di Polres Bitung, Rabu (15/10/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kombes Pol. Nanang Heru Purwoko, S.I.K., dan disambut oleh Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai, S.I.K., M.H., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Bitung.
‎
‎Audit kinerja ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Polri yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Melalui kegiatan ini, Itwasda Polda Sulut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas operasional, manajerial, serta penggunaan anggaran di lingkungan Polres Bitung.
‎
‎Dalam sambutannya, Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.
‎
‎“Audit ini bukan sekadar pemeriksaan, tetapi menjadi sarana pembelajaran bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi agar semakin efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kapolres.
‎
‎Sementara itu, Kasi Humas Polres Bitung, IPTU Abd. Natip Anggai, menjelaskan bahwa fokus pemeriksaan meliputi prosedur tetap pelaksanaan kegiatan kepolisian, administrasi operasional, serta pertanggungjawaban keuangan.
‎
‎“Seluruh rangkaian kegiatan audit berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 17.15 WITA, berjalan aman, tertib, dan lancar,” tambahnya.
‎
‎Melalui kegiatan ini, Polres Bitung menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik, sejalan dengan semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang menjadi arah kebijakan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
‎
‎Audit Kinerja Tahap II ini diharapkan menjadi momentum bagi Polres Bitung untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal, membangun budaya kerja profesional, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.. (oby)