Blitar | Kpksigap.com – Di tengah harapan ribuan warga kurang mampu menanti bantuan beras daerah (Rastrada), antrean panjang justru terjadi pada proses penyalurannya. Bantuan yang semestinya menjadi penopang kebutuhan pokok masyarakat dinilai berjalan lamban, memicu keluhan dari warga dan menjadi sorotan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Blitar.
Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Blitar menilai penyaluran Rastrada di Kota Blitar hingga kini masih terkendala birokrasi yang berbelit. Kondisi tersebut dinilai membuat masyarakat penerima manfaat harus menunggu lebih lama untuk memperoleh haknya.
Purwanto, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Blitar, mengatakan kritik yang disampaikan fraksinya merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi di lapangan.
“Kritikan dari Partai Golkar itu sangat keras dan tegas. Di lapangan, penyaluran Rastrada sampai sekarang sangat bertele-tele. Banyak birokrasi yang dengan alasan tertentu justru mempersulit atau memperlambat. Masyarakat miskin Kota Blitar sangat menjerit dan mempertanyakan hal tersebut,” kata Purwanto saat dikonfirmasi usai agenda Paripurna, Senin, (13/7/2026)
Menurut Purwanto, berdasarkan data yang diterima DPRD, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastrada di Kota Blitar mencapai sekitar 7.000 keluarga.
“Kurang lebih sekitar 7.000 KPM. Harapan kami ya cepat dilaksanakan pendistribusiannya kepada warga yang memang berhak menerima,” ujarnya.
Selain menyoroti Rastrada, Fraksi Golkar juga mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Blitar yang membentuk 48 pendamping Program Karya Mas. Kebijakan itu dinilai bertolak belakang dengan alasan efisiensi anggaran yang selama ini disampaikan pemerintah daerah.
“Katanya efisiensi, efisiensi yang mana? Dengan merekrut 48 pendamping dengan gaji Rp3 juta per bulan berarti sekitar Rp144 juta. Dalih efisiensi itu justru menjadi pertanyaan bagi kami. Karena itu Fraksi Partai Golkar menyatakan mosi tidak percaya terhadap kebijakan tersebut,” tegas Purwanto.
Purwanto juga menilai masih terdapat persoalan ketepatan sasaran penerima Rastrada meski sebagian besar bantuan sudah mengarah kepada masyarakat yang berhak.
“Kalau masalah tepat sasaran, saya rasa hampir tepat sasaran, tetapi masih ada yang belum tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, Fraksi Golkar turut menyoroti kondisi infrastruktur di Kota Blitar yang dinilai belum sesuai dengan visi pembangunan yang dijanjikan pemerintah daerah.
“Silakan keliling Kota Blitar, masih banyak jalan yang rusak dan pembangunan yang terbengkalai. Itu juga menjadi perhatian kami,” pungkas Purwanto.
Redaksi | Pramono
